JAKARTA — Pemerintah akhirnya meresmikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Pilihannya jatuh pada hari Jumat hari yang biasanya sudah “setengah santai”, kini diformalkan jadi kerja dari rumah.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah.
“Penerapan WFH dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi penghematan energi, menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Singkatnya: kerja dari rumah, bensin pun diharapkan ikut hemat.
Secara konsep, WFH Jumat terdengar ideal mengurangi mobilitas, menekan konsumsi BBM, sekaligus memberi fleksibilitas kerja. Namun, kekhawatiran langsung muncul: apakah ini benar-benar efisiensi, atau hanya “libur panjang versi administratif”?
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengakui potensi salah kaprah tersebut. Pemerintah, kata dia, tidak ingin WFH berubah menjadi hari bebas berkeliaran.
“Kita berharap WFH ini tidak mendorong ASN justru keluar rumah. Tujuannya menghemat energi, bukan jadi hari libur nasional,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam: WFH boleh santai, tapi bukan berarti bisa pindah kerja dari kantor ke kafe, mal, atau dalam skenario terburuk tempat wisata.
Sanksi Menanti ASN ‘WFH tapi Healing’
Untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan, pemerintah menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar. Mekanismenya akan mengacu pada aturan kepegawaian yang sudah ada.
Artinya, ASN yang ketahuan “keluyuran saat WFH” bisa dianggap tidak menjalankan tugas.
Detail teknisnya akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri oleh Tito Karnavian, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan dadakan. Kajian lintas kementerian telah dilakukan, termasuk mempertimbangkan hari pelaksanaan agar tidak memicu efek long weekend berlebihan.
Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, ujian sebenarnya bukan di meja rapat melainkan di lapangan.
Secara teori, WFH Jumat bisa mengurangi kemacetan, menekan konsumsi BBM, dan meningkatkan efisiensi kerja. Tapi dalam praktik, semuanya bergantung pada satu hal: disiplin.
Di atas kertas, ASN bekerja dari rumah. Di dunia nyata, publik mungkin akan bertanya: rumah yang mana?
Apakah benar di depan laptop, atau sekadar “online” sambil menyelesaikan urusan lain?
Di sinilah tantangan terbesar kebijakan ini: menjaga agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kelonggaran tanpa batas.
Karena jika tidak diawasi dengan serius, WFH Jumat berpotensi jadi inovasi unik: program penghematan energi yang justru meningkatkan konsumsi kopi di luar rumah.
WFH Jumat adalah langkah adaptif di tengah tekanan global, khususnya kenaikan harga energi. Namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga perubahan pola kerja.
Jika dijalankan dengan disiplin, kebijakan ini bisa menjadi solusi cerdas.
Jika tidak, ia hanya akan jadi rutinitas baru dengan nama modern, tapi kebiasaan lama tetap bertahan.***
