JAKARTA — Kasus dugaan mark up anggaran videografi dengan tersangka Amsal Sitepu kian melebar, bukan hanya soal angka yang diduga digelembungkan, tetapi juga menyentuh isu sensitif: independensi aparat penegak hukum.
Dalam rapat bersama jajaran Kejaksaan di Sumatera Utara, Kamis (2/4/2026), anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, melontarkan pertanyaan tajam yang langsung mengundang perhatian.
Ia menyinggung dugaan adanya pemberian fasilitas kendaraan dari Bupati Karo kepada Kejaksaan Negeri Karo.
“Apakah benar Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Karo. Satu, Toyota Kijang Innova BK 1094 S dipakai Kajari, Nissan Grand Livina BK 1089 S dipakai jaksa, Toyota Fortuner BK 1181 S, Toyota Innova dan seterusnya,” ujar Hinca dalam forum tersebut.
Dari Kamera ke Kendaraan: Ketika Kasus Melebar Arah
Awalnya, perkara ini berpusat pada dugaan mark up anggaran videografi. Namun, dalam dinamika rapat, isu berkembang menjadi lebih kompleks menyentuh potensi konflik kepentingan.
Hinca menyindir, jangan sampai penanganan perkara justru “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
“Apakah gara-gara ini sehingga hanya pelaku kreatif yang kalian kejar-kejar, sementara penyelenggaranya tidak,” kritiknya.
Sindiran tersebut terasa menohok menggambarkan kekhawatiran bahwa hukum bisa kehilangan arah jika integritasnya dipertanyakan.
Independensi atau Ketergantungan?
Sorotan terhadap dugaan fasilitas kendaraan ini bukan tanpa alasan. Dalam praktik penegakan hukum, independensi adalah fondasi utama. Ketika muncul dugaan relasi “terlalu dekat” antara eksekutif daerah dan aparat penegak hukum, ruang abu-abu pun terbuka.
Satirnya sederhana, kalau kendaraan operasional berasal dari pihak yang berpotensi diperiksa, siapa yang sebenarnya sedang “mengemudikan” perkara?
Hinca menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menyerang, melainkan sebagai upaya menjaga marwah institusi Kejaksaan.
Desakan Copot Pejabat, Tapi Jawaban Masih Hening
Dalam rapat tersebut, Hinca bahkan secara tegas meminta langkah konkret dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
“Saya minta tarik (copot) Kajari, tarik kasie yang terlibat. Semua yang terlibat harus ditarik,” tegasnya.
Namun, usai rapat, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, memilih tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan pemberian kendaraan tersebut.
Diam yang dalam konteks ini, justru menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Kasus Amsal Sitepu: Siapa Sebenarnya Aktor Utama?
Di tengah polemik tersebut, kasus dugaan mark up videografi dengan tersangka Amsal Sitepu masih berjalan dan terus menjadi sorotan.
Publik kini tidak hanya menunggu proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga kejelasan, apakah perkara ini akan berhenti pada level pelaksana teknis, atau benar-benar menyentuh aktor utama di balik kebijakan?
Kasus ini menjadi ujian ganda bagi penegakan hukum bukan hanya soal pembuktian di pengadilan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik.
Karena dalam hukum, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fakta.
Dan ketika muncul kesan bahwa fasilitas bisa memengaruhi independensi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar satu kasus melainkan kredibilitas institusi itu sendiri.***
