JAKARTA – Dampak konflik geopolitik di Timur Tengah kini mulai terasa hingga ke sektor industri dalam negeri. Memanasnya situasi yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu lonjakan harga minyak global dan mengganggu pasokan bahan baku petrokimia yang berujung pada kenaikan harga plastik di Indonesia.
Kondisi ini tak sekadar soal harga kemasan, tapi mulai merembet ke struktur biaya produksi berbagai sektor industri.
Gangguan distribusi nafta turunan minyak bumi yang menjadi bahan utama industri petrokimia menjadi pemicu utama kenaikan harga resin plastik. Efeknya terasa cepat dan signifikan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah melampaui batas normal.
“Kenaikan harga bahan baku plastik bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100 persen, dan ini berpotensi terus berlanjut karena pasokan sangat terbatas,” ujarnya sebagaimana dilansir Wawai News Minggu (5/4/2026).
Plastik bukan komponen kecil dalam produksi. Dalam banyak industri, kontribusinya mencapai 20–40 persen dari total biaya, bahkan bisa menembus 50–80 persen untuk produk tertentu.
Sektor yang paling terdampak antara lain:
- Makanan dan minuman
- FMCG (barang konsumsi cepat saji)
- Farmasi
- Logistik
- Ritel
Artinya, kenaikan harga plastik ibarat efek domino dari pabrik, ke distributor, hingga ke kantong konsumen.
Pelaku usaha kini menghadapi dilema klasik: menaikkan harga dan berisiko menurunkan daya beli, atau menahan harga dengan konsekuensi margin keuntungan yang makin menipis.
Kalau diibaratkan, ini seperti jualan es teh di tengah badai bahannya mahal, tapi pembeli belum tentu mau bayar lebih.
Dampak paling terasa menghantam sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki margin tipis.
“Tekanan ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha jika berlangsung lama,” kata Shinta.
Dalam jangka pendek, perusahaan cenderung melakukan efisiensi:
- Mengurangi lembur
- Menyesuaikan jam kerja
- Menunda ekspansi dan rekrutmen
Namun jika kondisi terus memburuk, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi risiko nyata terutama di sektor padat karya.
Apindo mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk meredam dampak krisis ini. Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga pasokan bahan baku dan energi tetap stabil dan kompetitif.
Selain itu, pemerintah juga disarankan mengadopsi praktik negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastik serta memperketat pengawasan rantai pasok.
Di tengah krisis, Apindo melihat peluang untuk mempercepat transformasi industri melalui:
- Pengembangan ekonomi sirkular (daur ulang plastik)
- Insentif bagi industri daur ulang
- Investasi pada petrokimia domestik
- Diversifikasi sumber bahan baku
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.***
