Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Indonesia hari ini tidak lagi menghadapi ancaman dalam bentuk konvensional semata. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (HTAG) hadir dalam wajah baru yang lebih kompleks, asimetris, dan sulit dikenali.
Kewaspadaan HTAG merupakan bagian amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Oleh karena itu, pengelolaan HTAG tidak hanya bersifat strategis. Tetapi juga normatif dan konstitusional.
Secara teoretik, dinamika ini sejalan dengan konsep non-traditional security yang menekankan bahwa ancaman modern tidak lagi terbatas pada militer. Melainkan mencakup dimensi ideologi, ekonomi, sosial, dan teknologi.
Ancaman ideologis, misalnya, kini hadir melalui polarisasi, radikalisme, dan disinformasi di media sosial. Data menunjukkan penetrasi internet Indonesia melampaui 75% populasi. Menjadikan ruang digital sebagai arena utama kontestasi narasi.
Di sisi lain, meningkatnya serangan siber dan kebocoran data menegaskan pergeseran medan keamanan ke domain digital.
Di sektor ekonomi, globalisasi memperbesar kerentanan struktural. Ketergantungan pada impor strategis serta fluktuasi pasar global berdampak langsung pada stabilitas nasional.
Hambatan internal seperti korupsi, birokrasi tidak efisien, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata semakin memperlambat akselerasi pembangunan. Ketimpangan antarwilayah juga menjadi faktor laten yang berpotensi memicu konflik dan melemahkan kohesi sosial.
Secara konkret, HTAG Indonesia dapat dipetakan ke dalam sepuluh bentuk utama: (1) ancaman ideologi dan radikalisme, (2) disinformasi digital, (3) serangan siber, (4) ketergantungan ekonomi global, (5) fluktuasi pasar internasional, (6) korupsi sistemik, (7) birokrasi tidak efisien, (8) ketimpangan kualitas SDM, (9) kesenjangan pembangunan wilayah, dan (10) konflik sosial horizontal. Keseluruhan aspek ini saling berkelindan dan membentuk risiko multidimensi.
Namun, di balik kompleksitas tersebut, terdapat peluang transformasi. Pendekatan risk management dan resilience building menjadi kunci dalam mengelola HTAG secara efektif.
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama. Reformasi pendidikan berbasis keterampilan, inovasi, dan literasi digital harus dipercepat untuk meningkatkan daya saing nasional.
Kedua, digitalisasi perlu dimanfaatkan sebagai instrumen akselerasi. Penguatan keamanan siber dan pengembangan ekonomi digital yang inklusif harus berjalan beriringan, didukung peningkatan literasi digital masyarakat.
Ketiga, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten melalui transparansi dan akuntabilitas gun menciptakan tata kelola yang efektif.
Keempat, penguatan persatuan nasional menjadi prasyarat utama. Pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan dialog inklusif perlu terus diupayakan untuk menjaga stabilitas sosial.
Pada akhirnya, HTAG bukan sekadar ancaman. Melainkan realitas strategis yang harus dikelola secara adaptif. Negara yang mampu membangun ketahanan nasional melalui penguatan institusi, SDM, dan kohesi sosial akan lebih siap menghadapi dinamika global.
Indonesia memiliki prasyarat tersebut. Tantangannya adalah konsistensi dan keberanian dalam implementasi kebijakan. Jika itu tercapai, HTAG justru dapat menjadi katalisator kemajuan bangsa.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
