BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pembenahan transportasi umum melalui peremajaan angkutan kota (angkot) menjadi kendaraan ramah lingkungan. Skema baru yang ditawarkan juga membuka peluang bagi sopir untuk memiliki kendaraan sendiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Gagasan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Selasa (20/10/2026).
Dedi, yang akrab disapa KDM, menilai persoalan transportasi, kemacetan, dan banjir di Jawa Barat membutuhkan keterlibatan insinyur untuk menghasilkan solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, sistem transportasi perkotaan perlu ditata ulang, termasuk mengganti angkot tua dengan kendaraan yang lebih modern, ramah lingkungan, serta nyaman bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Tidak usah lagi setor pada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah, di mana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” kata Dedi.
Rencana tersebut akan dibahas bersama PII untuk merumuskan konsep transportasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah sekaligus memperhatikan keberlanjutan pekerjaan para pengemudi.
Selain menyoroti transportasi, Dedi meminta insinyur di Indonesia menjalankan profesinya sesuai kode etik. Ia menilai kesalahan perencanaan maupun penerapan teknis yang berdampak pada masyarakat harus dievaluasi secara terbuka dan disertai pertanggungjawaban.
Dedi juga mendorong penguatan peran dewan etik PII dalam menangani pelanggaran profesi, termasuk penerapan sanksi sesuai tingkat kesalahan.
“Di dunia kedokteran itu ada malapraktik dan kemudian dibahas di dewan etik, lalu ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama. Problem yang terjadi akibat salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan, itu harus secara terbuka dibicarakan, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia berharap penguatan etika profesi dapat mendorong para insinyur bekerja dengan berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan.
Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan kesiapan organisasinya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurut Ilham, pembenahan angkot perlu disertai perubahan model kepemilikan kendaraan agar pengemudi memiliki peluang menjadi pemilik usaha, bukan sekadar pekerja yang menyetorkan pendapatan kepada pemilik kendaraan.
“Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi konsep telah diubah, pengemudi angkot ke depan mereka seperti UKM, dia akan memiliki sendiri,” kata Ilham.
Ia menambahkan, pengembangan angkot juga perlu diarahkan pada penggunaan kendaraan listrik dan penerapan standardisasi.
Rencana tersebut menjadi salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antara Pemprov Jawa Barat dan PII, terutama terkait skema kepemilikan kendaraan, penggunaan teknologi listrik, dan keberlanjutan mata pencaharian sopir angkot. ***
