wawainews.ID, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan estimasi pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara untuk skenario pertama biayanya sekitar Rp 466 triliun. Bambang menanmbahkan untuk skenario kedua sekitar Rp 323 triliun.
“Skema pembiayaan pemindahan IKN ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari pihak swasta,”tegas Bambang pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Baca juga: Lampung Masuk Nominasi Wilayah Pemindahan Ibu Kota
Dikatakan Penggunaan dana APBN memang tetap ada, tetapi lebih untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.
Sementara itu untuk sumber pendanaan dari BUMN akan dipakai untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. Skema KPBU digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, pembangunan infrastuktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN, sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga permasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Sementara swasta berperan dalam pembangunan perumahan umum, pembangunan pergurunan tinggi, sarana kesehatan, MICE, serta science-technopark dan shopping mall.
“Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara multi years dan tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya. Pemerintah juga akan mengundang kerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset,” ujar Bambang.(nal)
