Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 02/01/2026
WAWAINEWS.ID – Bencana banjir besar yang melanda sebagian wilayah Sumatra tidak hanya menyisakan lumpur dan kerusakan. Tetapi juga mengangkat kembali lapisan lama dalam kesadaran politik Aceh.
Di tengah krisis ekologis dan kemanusiaan, muncul kembali simbol-simbol yang selama ini dianggap telah meredup. Bendera Aceh Merdeka, narasi perlawanan lama, dan perdebatan tentang siapa sebenarnya orang Aceh “asli”.
Diskursus itu menguat setelah pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—Mualem—mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka diviralkan. Ia menyebut orang Aceh asli adalah orang Gayo.
Pernyataan ini segera memantik polemik. Bukan hanya karena konteks politiknya. Tetapi karena ia menyentuh inti paling sensitif dari identitas Aceh: tanah, darah, dan sejarah.
Aceh, jika ditarik jauh ke belakang, bukanlah entitas yang lahir bersamaan dengan Islam atau kerajaan-kerajaan besar. Jejak manusia di wilayah ini dapat ditelusuri hingga lebih dari dua belas ribu tahun lalu. Terutama di kawasan pedalaman seperti dataran tinggi Gayo.
Temuan arkeologis menunjukkan komunitas awal telah hidup menetap, berburu, dan kemudian bercocok tanam. Jauh sebelum istilah “Aceh” dikenal. Mereka bukan Aceh dalam pengertian etnis modern. Mereka adalah fondasi biologis dan kultural paling awal dari wilayah ini.
Perubahan besar terjadi ketika migrasi Austronesia masuk Sumatra sekitar tiga – empat ribu tahun sebelum Masehi. Dari fase inilah bahasa, adat, dan struktur sosial yang lebih stabil mulai terbentuk. Komunitas-komunitas yang kini dikenal sebagai Gayo, Alas, dan Kluet tumbuh dari lapisan ini.
Mereka relatif berkembang di wilayah pedalaman dan pegunungan. Jauh dari arus perdagangan internasional yang kelak mengubah wajah Aceh pesisir. Karena minimnya asimilasi luar dalam waktu yang sangat panjang, kelompok-kelompok inilah yang secara antropologis dan linguistik sering disebut sebagai komunitas paling tua dan paling kontinyu di Aceh. Paling genuine Aceh.
Dalam pengertian ini, klaim bahwa orang Gayo adalah Aceh asli memiliki dasar historis dan akademik. Meskipun tidak berarti menafikan keberadaan kelompok Aceh lainnya.
Sementara pedalaman berkembang secara relatif stabil, wilayah pesisir Aceh memasuki fase sangat berbeda. Sejak awal Masehi, Aceh menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Kapur barus, lada, dan posisi geografis strategis menjadikan kawasan ini persinggahan pedagang dari India, Persia, Arab, Cina, dan Melayu.
Perjumpaan ini tidak berhenti pada transaksi ekonomi. Tetapi berlanjut pada perkawinan dan pembauran budaya. Dari proses panjang inilah lahir masyarakat Aceh pesisir sebagaimana dikenal hari ini. Sebuah komunitas yang darahnya merupakan percampuran lokal dan asing. Identitasnya dibentuk oleh interaksi global. Dibentuk oleh kosmopolitanisme Aceh pada waktu itu.
Islam masuk melalui jalur pesisir ini. Berkembang menjadi fondasi politik dan kultural kerajaan-kerajaan besar seperti Perlak, Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak itu, identitas Aceh semakin didefinisikan oleh agama dan kekuasaan. Bukan semata oleh asal-usul genealogis.
Aceh pesisir menjadi wajah Aceh ke dunia luar. Pusat politik, militer, dan intelektual. Sekaligus medan perjumpaan berbagai kepentingan asing.
Perbedaan asal-usul ini menciptakan dua pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Komunitas pedalaman seperti Gayo memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah leluhur. Identitas mereka tumbuh dari relasi langsung antara ruang hidup, adat, dan ingatan kolektif yang panjang.
Sementara itu, masyarakat Aceh pesisir, sebagai hasil persilangan, memiliki hubungan lebih cair dengan asal-usul biologis. Tetapi sangat kuat pada identitas ideologis—agama, kerajaan, dan kemudian politik perlawanan.
Dalam konteks inilah Gerakan Aceh Merdeka dapat dipahami bukan hanya sebagai gerakan politik. Tetapi juga sebagai ekspresi krisis identitas. Bisa dikatakan “tidak genuine Aceh”.
Basis sosial dan simbolik GAM banyak tumbuh di wilayah pesisir. Wilayah yang secara historis mengalami kolonialisme paling intens, eksploitasi sumber daya, dan trauma kolektif. Ketika negara dipersepsikan mengancam martabat, identitas perlawanan menemukan momentumnya. Ikatan terhadap tanah leluhur dalam pengertian genealogis mungkin lebih renggang. Digantikan ikatan ideologis yang sangat kuat.
Sebaliknya, komunitas pedalaman tidak selalu memiliki relasi yang sama dengan narasi separatisme. Stabilitas teritorial dan kontinuitas adat membuat relasi mereka dengan konflik politik bersifat lebih kompleks dan tidak selalu linier.
Perbedaan ini sering kali disederhanakan dalam wacana publik. Seolah Aceh adalah satu suara dan satu asal-usul. Padahal sejarahnya jauh lebih berlapis.
Munculnya kembali simbol-simbol GAM di tengah bencana banjir bukan semata nostalgia atau provokasi politik. Melainkan penanda persoalan identitas Aceh belum sepenuhnya selesai.
Ketika krisis datang, pertanyaan tentang siapa diri kita dan di mana akar kita berada kembali mengemuka. Pernyataan tentang Aceh asli lalu menjadi alat tarik-menarik makna, antara sejarah, politik, dan emosi kolektif.
Aceh adalah peradaban panjang yang dibangun oleh lapisan-lapisan manusia dengan pengalaman sejarah berbeda. Gayo dan komunitas pedalaman menyimpan jejak paling awal dan paling kontinyu—relatif paling genuine. Sementara Aceh pesisir merupakan Aceh campuran, dengan DNA yang berbaur dengan beragam etnis global seperti Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Mereka membentuk wajah politik dan sejarah global Aceh, sekaligus membangun kebanggaan tersendiri. Itulah yang bisa kita rekam dari berbagai literatur digital yang bisa kita akses.
Namun penting disadari bahwa menghidupkan kembali isu separatisme bukanlah jawaban atas persoalan Aceh hari ini. Sejarah telah memperlihatkan betapa mahal harga konflik, baik dalam bentuk korban jiwa, kerusakan sosial, maupun trauma antar generasi.
Di tengah bencana alam yang menuntut solidaritas dan kerja bersama, mengangkat kembali simbol dan retorika pemisahan justru berisiko memperdalam luka lama. Luka yang seharusnya telah disembuhkan, tetapi kini kembali dikoyak di tengah penderitaan. Mencuatkan kembali tema “Aceh original dan Aceh Campuran”.
Aceh tidak membutuhkan garis pemisah baru untuk menegaskan jati dirinya. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan sejarah: kemampuan untuk mengakui seluruh lapisan identitas Aceh sebagai satu kesatuan. Kemudian mengarahkan energi kolektif pada pemulihan, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih stabil. Apalagi suara sparatrisasi itu hanya minor.
Masa depan Aceh tidak akan dibangun di atas bayang-bayang separatisme. Melainkan di atas persatuan, perdamaian, dan kesadaran. Bahwa kekuatan Aceh justru terletak pada kemampuannya merangkul sejarahnya sendiri secara utuh.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com).
