BEKASI – Mendekati hari pencoblosan 27 November 2024, persaingan Pilkada Kota Bekasi kian ketat melalui adu program. Salah satunya dengan memunculkan program dana hibah untuk RW yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat.
Pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe (Ridho) menjanjikan dana hibah sebesar Rp100 juta per RW, yang dinilai lebih rasional dibandingkan janji Rp500 juta dari calon lain.
Ketua Pemenangan Ridho untuk Kecamatan Rawalumbu, Darka, menjelaskan bahwa anggaran daerah Kota Bekasi yang mencapai Rp5,6 triliun tidak memungkinkan untuk program sebesar itu.
Menurut Darka, anggaran kota harus memperhitungkan berbagai kebutuhan, seperti belanja pegawai, pembangunan, dan kesehatan.
“Janji harus realistis. Program Rp100 juta sudah jelas realisasinya, sementara janji Rp500 juta tidak pernah dijelaskan dengan baik,” ungkap Darka, yang juga Ketua RW 30 di Kelurahan Bojong Rawa Lumbu.
Ia menegaskan bahwa janji politik harus disertai dengan perencanaan yang matang dan bisa direalisasikan.
Darka juga mengkritik calon lain yang meniru program Ridho tanpa perhitungan yang jelas. “Jangan sekadar menjanjikan sesuatu yang sulit diwujudkan. Program yang tidak masuk akal hanya akan menipu masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Tirya, tokoh masyarakat dari Kelurahan Pengasinan, menegaskan bahwa janji Rp500 juta per RW sangat sulit diwujudkan, mengingat anggaran Kota Bekasi yang terbatas. Ia juga menyebut bahwa anggaran sebesar itu akan mengurangi alokasi untuk kebutuhan penting lainnya.
Isu lain yang dikritisi adalah janji pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap kecamatan, yang menurut Tirya tidak dibutuhkan saat ini. “SLB sudah diatur oleh pemerintah provinsi, dan kota hanya perlu meningkatkan kemampuan guru untuk menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi,” tambahnya.
Selain itu, Yuda, dari Pemuda Demokrat Kota Bekasi, menyoroti bahwa yang paling mendesak saat ini adalah pembangunan SMP dan SMA negeri di setiap kelurahan. Ia menekankan bahwa solusi pendidikan lebih penting daripada janji-janji besar yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan para tokoh, janji politik harus sesuai dengan aturan dan anggaran yang dimiliki Kota Bekasi. Mereka berharap agar para calon pemimpin tidak asal memberikan janji yang hanya akan membodohi masyarakat.***
