Sumber daya alam semakin menipis dikuras bangsa asing, kekayaan negara terus digerogoti oleh segelintir bangsanya sendiri.
Atas nama konstitusi dan demokrasi, pemerintah berhasil memperkosa kedaulatan rakyat.
Rezim kekuasaan leluasa berkali-kali merampas kesadaran dan harapan rakyat untuk hidup layak.
Tak peduli rakyat kecil, orang dewasa atau manula, lelaki atau perempuan dan anak-anak atau balita.
Rakyat yang lemah dan tak berdaya itu, berangsur-angsur secara masif telah menjadi korban kejahatan negara yang terstruktur dan sistematik.
Kebijakan pemerintahan yang berorientasi memuaskan nafsu syahwat para oligarki korporasi, partai politik dan birokrasi.
Hanya menghasilkan semakin suburnya kelompok marginal dan meningkatnya angka kemiskinan.
Situasi dan kondisi yang demikian menjadi cermin dari penderitaan hidup rakyat karena kehilangan pekerjaan, terancam kelaparan dan bahkan memicu kematian.
Kecenderungan hal tersebut semakin terlihat dari banyak indikator, termasuk beberapa realitas terkait kebijakan ekonomi, politik dan hukum yang meniadi denyut nadi kehidupan rakyat.
Rakyat sebagai pemiliki kedaulatan harus menerima dampak dari praktek-praktek distorsi kepemimpinan dan kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara.
Dalam krisis ekonomi baik yang disebabkan oleh pandemi maupun bobroknya mental aparatur pemerintahan.
Para hipokrat dan penghianat negara itu secara terbuka dan angkuh memamerkan kejahatannya kepada rakyat. Mereka memperkaya diri dengan semakin menumpuk harta dan aset yang sejatinya milik rakyat.
Seiring itu, rakyat terus dihimpit kesulitan bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
