KOTA BEKASI — Banjir kembali mengetuk pintu Kota Bekasi, dan seperti alarm yang tak pernah benar-benar dimatikan, air kiriman dari hulu kembali menenggelamkan permukiman warga. Jumat (30/1/2026), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turun langsung ke Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur lokasi yang nyaris akrab dengan genangan.
Kehadiran Tri bukan sekadar seremoni sepatu bot dan rompi lapangan. Ia datang untuk memastikan penanganan berjalan optimal sekaligus mendengar langsung keluhan warga yang kembali harus berdamai dengan air.
Tri menjelaskan, biang kerok banjir kali ini masih sama: tingginya debit air kiriman dari pertemuan Kali Cileungsi dan Kali Cikeas (P2C). Di titik ini, angka menjadi penentu nasib.
“Kalau tinggi muka air di P2C sudah menyentuh 500, itu sudah pasti air naik. Bahkan top level yang pernah kita alami bisa sampai 750 hingga 850,” ujar Tri.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik hidrologi. Bagi warga bantaran sungai, itu adalah kode bahaya. Tahun-tahun sebelumnya, saat level air menyentuh 850, banjir meluas dan membuat kota seperti sedang diuji ketahanannya bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga kesabaran warganya.
Saat ini, tercatat sekitar 80 rumah terdampak, mayoritas berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Jumlah yang mungkin terlihat kecil di atas kertas, namun besar dampaknya bagi dapur-dapur yang terendam.
Tri juga menyinggung persoalan klasik yang selalu hadir di setiap banjir: bangunan di sempadan sungai. Ia menyebut telah ada kesepakatan dengan warga dan pengurus wilayah untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
“BBWS baru bisa masuk kalau lahannya sudah clean and clear. Jadi ini kesepakatan bersama,” jelasnya.
Bahasa birokrasi “clean and clear” di lapangan artinya sederhana: bongkar dulu, baru dibangun. Pilihan pahit, tapi dianggap perlu demi solusi jangka panjang.
Kabar baiknya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR masih mengalokasikan anggaran penanganan Kali Bekasi. Metodenya pun naik kelas.
“Ke depan bukan lagi bronjong, tapi sheet pile. Lebih rapi, lebih kuat, dan mampu menahan air lebih optimal,” ungkap Tri.
Jika bronjong adalah solusi darurat, sheet pile diposisikan sebagai jawaban jangka panjang lebih estetis, lebih tahan banting, dan tentu saja lebih mahal.
Secara umum, banjir mulai berangsur surut seiring meredanya hujan. Namun di beberapa wilayah sepanjang DAS, seperti Kali Lengkak, warga masih harus mengungsi.
Pemkot Bekasi tetap menyiagakan sekitar 300 unit pompa air. Pompa yang sempat rusak telah diperbaiki dan diperkuat dengan pompa mobile dari BBWS.
“Saat ini kita operasikan empat unit pompa ditambah satu dari BBWS, total kapasitasnya sekitar 18.000 meter kubik per detik,” terang Tri.
Tak berhenti di situ, Pemkot juga mengembangkan sumur resapan dalam di wilayah cekungan. Sumur yang kini sudah mencapai kedalaman 40 meter ditargetkan menembus 60 meter.
“Sudah kita coba di Jatiasih dan Bekasi Jaya, hasilnya cukup efektif. Ke depan kita mulai dari sekolah-sekolah,” katanya.
Tri menegaskan, keberadaan polder tetap krusial meski belum sepenuhnya mampu menahan debit air ekstrem.
“Polder itu sangat mengurangi. Kalau tidak ada, airnya ke mana-mana. Tapi hujan sembilan jam tanpa henti ini memang anomali,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot kini memprioritaskan pembangunan polder di kawasan Unisma, setelah mendapat dukungan dari Muhammadiyah.
“Polder bukan hanya untuk banjir. Bisa jadi cadangan air, ruang terbuka hijau, bahkan tempat rekreasi,” pungkas Tri.***
