KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi menutup tahun 2025 dengan langkah kebijakan strategis di sektor aparatur sipil negara. Sebanyak 3.442 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi dilantik dalam sebuah upacara di Alun-alun M. Hasibuan, Rabu (31/12/2025).
Ribuan pegawai tersebut sebelumnya berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di lingkungan Pemkot Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan, pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bentuk pengakuan negara atas pengabdian panjang para pegawai, sekaligus hasil dari perhitungan matang terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Sebanyak 3.442 pegawai hari ini resmi dilantik. Ada yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, 15 tahun, bahkan 10 tahun. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi wujud kehadiran pemerintah bagi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik,” ujar Tri di lokasi pelantikan.
Menurut Tri, kebijakan ini diambil melalui proses panjang dan penuh pertimbangan. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut berani mengambil keputusan strategis agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, tanpa mengabaikan keseimbangan anggaran.
“Fokus kita adalah memastikan layanan publik tidak terganggu, terutama di kelurahan, kecamatan, pemadam kebakaran, dan sektor pendidikan. Pengabdian mereka menjadi dasar utama kebijakan ini,” tegasnya.
Pelantikan yang digelar di penghujung tahun sengaja dipilih sebagai simbol penutup sekaligus pengingat. Tri berharap, momentum tersebut menjadi titik awal peningkatan kinerja aparatur di tahun mendatang.
“Ini kado akhir tahun, sekaligus pengingat bahwa tahun depan harus lebih baik. Evaluasi akan terus dilakukan, dan saat ini PPPK paruh waktu paling banyak berada di sektor pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Tri juga menyoroti masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kota Bekasi. Sejumlah sekolah masih kekurangan guru, sementara sektor kesehatan tengah dipacu untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Banyak sekolah yang masih membutuhkan guru. Puskesmas juga kita dorong naik kelas menjadi tipe C, dan rumah sakit dari tipe D ke tipe C. Kebutuhan dokter serta tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkot Bekasi yang dinilai progresif dan konsisten dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ia mengingatkan, sebelumnya Pemkot Bekasi telah melantik 7.995 PPPK murni pada Juli 2025.
“Saya mengapresiasi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Hingga hari ini, lebih dari 11 ribu PPPK telah berhasil diangkat. Ini capaian luar biasa dan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Zudan.
Dengan pelantikan tahap terbaru ini, total PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kini mencapai 11.796 pegawai. Angka tersebut menempatkan Bekasi sebagai salah satu daerah dengan pengangkatan PPPK terbanyak secara nasional, sekaligus menegaskan arah kebijakan daerah yang menitikberatkan pada keberlanjutan pelayanan publik dan keadilan bagi tenaga pengabdi. ***
