BEKASI – Mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Unisma Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi bungkam dengan berdiri memegang poster di beberapa titik lokasi seperti lampu merah, depan gedung DPRD, dan Plaza Pemkot. Aksi diam para anggota KAMMI UNISMA tersebut bentuk protes terkait penerapan PPKM yang terus berlanjut.
Dalam aksi ‘Diam’ mereka membentangkan poster bertuliskan bentuk sikap dan kritik dalam penanganan Covid-19 dalam bentuk tulisan seperti ‘PPKM dicicil Terus Kaya Pinjol (Pinjaman Online), Pejabat Dapat Karpet Merah, Rakyat Dapat Zona Merah’ kemudian Korupsi Diskon 50 persen dimasa pandemi dan Rapat Tidur’ Kerja Ngawur, Rakyat terlantar.
Ketua Kebijkan Publik KAMMI UNISMA Kota Bekasi, Mohammad Syafiq Afrizal mengatakan, PPKM yang telah diterapkan selama lebih dari satu bulan ini bukan suatu solusi konkrit untuk mencegah penyebaran covid 19 karena dari dulu peraturan covid 19 ini tidak berdampak apa-apa.
“Pemerintah lebih suka melihat jeritan rakyat yang hilang pekerjaannya dan lain-lain akibat PPKM ini. Namun banyak dari petinggi pejabat malah mempersiapkan Pilpres 2024. KAMMI Unisma, menyatakan sikap secara tegas agar birokerasi pemerintah ini tidak lambat karena rakyat butuh bantuan dari pemerintah,”tulis Syafiq, melalui rilis resmi dikirim ke Wawai News, Sabtu (7/8/2021).
Syafiq menilai, penerapan PPKM oleh pemerintah sebagai bentuk’ lari dari tanggung jawab pemerintah’ untuk menjamin kebutuhan pangan setiap warga seperti di atur dalam UU Ke karantinaan Kesehatan. Tapi pelanggaran protokole kesehatan rakyat dikenakan pasal UU Karantina ini sangat bertolak belakang. Oleh karena mereka menyatakan sikap untuk mempertegas kebijakan PPKM yang masih berjalan sekarang.
Kesempatan itu Syafiq juga menilai kinerja DPRD Kota Bekasi dimasa pandemi yang dianggapnya menghambur-hamburkan anggaran dan tak memiliki sensivitas terhadap kesulitan rakyat.
“Karena nampaknya Berjuta rakyat sudah berdarah-darah bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, dimanakah akal sehat, nurani dan empati dari DPRD Kota bekasi”ujar Syafiq.
Mahasiswa lainnya dalam aksi protes diam itu menganggap kejadian PPKM sekarang ini, kondisi saat ini menjadi check and balance for good govrnance di Kota Bekasi tidak berjalan.
“Apakah Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan kendaraaan operasional pimpinan dewan. Apalagi sudah selesai lelang dan itu hal yang aneh. Dimana fungsi Pengawasannya ?”tanya dia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah pada pasal 149 sudah jelas mengatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dalam hal pengawasan. Jika Ketua DPRD Kota Bekasi, mengaku tidak mengetahui tentang pengadaan tersebut, berarti dia sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua Dprd Kota Bekasi yang juga Ketua Badan Anggaran.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Unisma juga melakukan kritik dengan menggunak singkatan dari PPKM ang mengambarkan sulitnya rakyat kalangan bawah dan menegah. Pemerintah jangan hanya razia masker, bubarkan pedagang kecil, coba razia kalangan atas yang melanggar PPKM’ dan menyebut PPKM sebagai kepanjangan dari “Peraturan Peraturan Konglo Merat, tulis isi poster yang di bentangkan para KAMMI UNISMA di samping lampu merah Revo Town.
