KOTA BEKASI – Kamis sore (2/10/2025), halaman Balai Kota Bekasi mendadak jadi “ruang sidang rakyat terbuka”. Aliansi Rakyat Miskin Kota (ARMK) kembali menggelar Aksi Kamisan Jilid 2, membawa lima tuntutan keras yang menohok langsung jantung birokrasi Kota Bekasi.
Tuntutan mereka mulai dari isu tunjangan pegawai rendahan, CSR yang raib bak UFO, hingga kasus klasik ala Bekasi: proyek mangkrak dan drainase gagal fungsi.
“Bekasi ini bukan kota robot, yang lapar dibiarkan lapar, yang banjir dibiarkan tenggelam,” teriak salah satu orator dengan pengeras suara yang sesekali kalah oleh deru motor warga.
Lima Tuntutan Utama ARMK:
- Kesejahteraan pegawai rendahan: bukan cuma pejabat yang doyan fasilitas, tukang sapu kantor pun harus bisa makan tiga kali sehari.
- Transparansi dana CSR 2022–2024: publik menuntut bukti, bukan sekadar spanduk seremoni.
- Putus kontrak PT ABB di Pasar Kranji: proyek revitalisasi bak sinetron “tak berujung” itu diminta dihentikan, sekalian reformasi total Disdagperin.
- Pertanggungjawaban Sekda dan Kabag Hukum: soal penyertaan modal tanpa dasar hukum yang jelas.
- Bantuan hukum untuk aktivis ditahan: karena kritik bukan kriminalitas.
Drainase, Prostitusi Online, dan Longsor yang Disapu Hujan
Rifky, salah satu aktivis, menyoroti proyek drainase di Jatiluhur yang dinilai “siluman” karena minim sosialisasi dan malah bikin longsor, merusak rumah warga.
“Kalau proyeknya bikin bencana, itu namanya sabotase rakyat, bukan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menuding Wali Kota Bekasi tutup mata soal prostitusi online di Kampung Cempaka, yang menurutnya jadi salah satu penyumbang kasus HIV/AIDS di kota.
WC Sultan dan Dinas Pendidikan yang Diduga Jadi “ATM”
Tak kalah panas, aktivis Juhar mengangkat isu di Dinas Pendidikan yang menurutnya layak di-bedol desa. Tuduhannya berderet:
- Proyek WC Sultan fiktif yang nilainya bikin warga geleng-geleng.
- Dugaan korupsi dan pemotongan dana sertifikasi guru.
- Penempatan pejabat dan kepala sekolah ala “kocokan arisan” bukan kompetensi.
“Bekasi butuh revolusi birokrasi, bukan sekadar rotasi jabatan antar kroni,” ucap Juhar.
Ia menuntut pembentukan tim pengawasan independen, melibatkan mahasiswa dan pemuda, untuk mengawasi realisasi dana hibah RW yang rawan bocor di jalan.
Pemerintah Kota: Masih Hening, Warga Menunggu
Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum buka suara. Aksi berjalan damai, dengan aparat berjaga di sekitar Balai Kota.
Namun massa ARMK menegaskan, “Kamisan akan terus berlanjut sampai pejabat bukan cuma pandai meresmikan spanduk, tapi berani bertanggung jawab di depan rakyat.”***
