LAMPUNG – Alzier Dianis Thabranie menyatakan prihatin sekaligus malu dengan praktek “peras-memeras” oknum LSM dan wartawan di beberapa wilayah Lampung terutama di Kabupaten Pesawaran yang baru-baru ini terjadi.
“Setelah sekian tahun saya perjuangkan, bukannya semakin maju, malah peras-memeras,’ katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (21/6).
Putra Kabupaten Pesawaran ini juga mempertanyakan sikap lembaga wartawan yang seolah bungkam dibawa-bawanya profesi wartawan dalam peras-memeras.
“Urus nih wartawan-wartawan yang beginian ini, jangan ngotak-ngotak aja dekat dengan bupati dan gubernur, tapi membina korpnya gak beres,” kata Alzier.
“Bikin malu,” tandas Alzier yang mengaku sering mendengar desas-desus adanya praktek-praktek semacam itu tapi tak ada gebrakan pimpinan organisasi wartawan.
Menurut Alzier, walau mungkin tak tergabung dalam wadah organisasinya, sebagai ketua organisasi seharusnya bersikap terhadap hal semacam itu.
Dia menyatakan salut dengan LSM yang ramai-ramai konsolidasi menyikapi agar tak hanya oknum LSM yang mengaku wartawan saja yang diproses tapi juga kepala desanya.
Mereka antara lain wakil Lembaga LIPAN, GMBI, GML, LIBRA, dan KOMNASPAN kompak mendesak aparat hukum memeroses kepala desa yang kemungkinan juga bermasalah.
Sebelumnya, Tekab 308 Polsek Kedondong menangkap tiga oknum LSM yang mengaku wartawan atas dugaan pemerasan terhadap seorang kades di Kecamatan Waykhilau, Kamis (18/6).
Para penggiat LSM merasa aneh kadesnya tak diproses atas dugaan penyimpangan yang dilakukan sang kades sehingga muncul tuduhan pemerasan.
Mereka menduga sang kades juga bermasalah dalam pengelolaan anggaran dana desa atau ada indikasi korupsi dana desa (DD) oleh sang kepala desa.
Para penggiat LSM meminta aparat kepolisian membongkar kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa tersebut.
Dari catatan Wawai News, kejadi serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, gejolak antara media yang dilaporkan karena membuat berita fitnah hingga organisasi wartawan sekaliber PWI setempat pun angkat bicara.
Bahkan tak tanggung-tanggung PWI pun ikut merasa di fitnah atas pemberitaan salah satu media online, karena disebutkan menerima uang dari salah satu kepala desa.
Tentunya menuai Pertanyaan apakah pembinaan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan di wilayah setempat sudah berjalan maksimal. (RMOL/red)
