KOTA BEKASI – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi yang seharusnya membahas angka-angka serius dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, justru berubah jadi ricuh. Alih-alih debat cerdas soal triliunan rupiah, publik malah disuguhi tontonan “jotos kepala” alias insiden noyor antar-wakil rakyat.
Adalah Ahmadi, anggota DPRD dari Fraksi PKB yang akrab disapa Madong, melaporkan koleganya berinisial ARH ke Polres Metro Bekasi. Gara-garanya? Perbedaan pendapat soal angka RAPBD Rp 6,8 triliun versi ARH versus Rp 7,2 triliun versi Madong.
Perbedaan 400 miliar itu rupanya lebih memicu adrenalin ketimbang debat akademis.
“Setelah rapat, dia marah, langsung noyor kepala saya. Dari belakang, lari ke depan. Mungkin argumentasinya mentok, jadi pelampiasannya fisik,” kata Madong usai bikin laporan di kantor polisi, Senin (22/9/2025).
Menurut Madong, dirinya hanya menyampaikan fakta, bahwa ada transfer pusat bakal bertambah sehingga anggaran 2026 mestinya setara 2025, yakni Rp 7,2 triliun.
Namun, argumen yang harusnya dijawab dengan data, malah dibalas dengan telapak tangan.
“Enggak ada yang nelpon atau ngajak musyawarah. Anggapnya biasa aja mungkin. Tapi kan ini negara hukum, bukan negara hobi noyor,” tegasnya.
Madong mengaku dirinya diam saja waktu ditoyor. Bukan karena takut, tapi karena bingung: “Saya enggak ngerti, kok bisa sampai kayak gini. Saya enggak balas, langsung dipisahin.”
Ditanya apakah mau damai jika ARH minta maaf, Madong tegas menjawab: tidak. “Silakan saja minta maaf, itu hak dia. Tapi proses hukum tetap jalan. Ini soal marwah partai,” ujarnya.
“Ini DPRD mau jadi lembaga politik atau arena adu jagoan? Kalau beda pendapat sudah biasa. Cuma ini kok kayak gaya preman di terminal, bukan dewan di kursi terhormat.”sindirnya.
Insiden ini jadi sorotan publik. RAPBD yang seharusnya dihitung dengan kalkulator, malah dihitung dengan kepala secara harfiah.***
