BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang lebih akrab disapa KDM menegaskan bahwa 2026 bukan lagi tahun untuk sekadar “jalan-jalan dinas”, melainkan tahun pembenahan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi PR abadi: jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
KDM menargetkan tingkat kemantapan jalan di atas 90 persen, bahkan optimistis bisa menyentuh 95 persen, dengan sokongan anggaran jumbo Rp4,8 triliun.
“Kita ingin tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun,” ujarnya optimisme yang, jika bisa ditagih lewat cicilan, mungkin sudah lunas sejak tahun lalu.
Selain urusan aspal, Pemprov Jabar juga menyiapkan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru, sebuah langkah yang diharapkan bisa memperlebar akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, KDM mengumumkan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Indramayu. Rencana ini, menurutnya, bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan meski masyarakat tentu berharap rencana ini tidak ikut “dirawat” terlalu lama sebelum benar-benar dibangun.
Soal urusan banjir, Pemprov Jabar menyiapkan infrastruktur pengendalian daerah aliran sungai. Sementara itu, anggaran Rp78 miliar dialokasikan untuk program listrik bagi masyarakat miskin, dan Rp473 miliar untuk penerangan jalan umum sebuah kabar baik, terutama bagi warga yang sudah terlalu lama percaya diri berjalan di jalan gelap.
KDM menyebut seluruh agenda tersebut sebagai kerangka prioritas pembangunan 2026, yang secara halus berarti sejumlah OPD harus rela “diet program”.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Tidak lagi ada kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” katanya.
Namun, puasa ini tampaknya dipadukan dengan “menu pembuka” baru untuk desa. Tahun 2026 akan menjadi tahun penguatan pembangunan desa, termasuk pembangunan jalan desa berbahan beton dengan pola swadaya. Pemprov menyediakan material dan teknologi, sementara masyarakat tetap mendapatkan upah skema yang terdengar seperti gotong royong versi 4.0.
“Orientasinya memperbanyak tenaga kerja di desa. Material dan teknologi dari provinsi, dan mereka tetap diberi upah,” ujar KDM.
Terkait APBD yang membengkak dari Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun, KDM menyebut adanya “angka mimpi” Rp2,1 triliun yang harus dikejar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang rajin absen, melainkan yang berani mewujudkan hal yang tampak mustahil.
“Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian,” katanya sebuah pernyataan yang bisa membuat para teknokrat menghela napas, tapi juga mungkin mengangguk pasrah.
Dalam paripurna itu, KDM juga menyinggung dua raperda tambahan: Raperda Pajak dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan. Menurutnya, keduanya adalah mesin baru untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah.
“Kalau cepat pembahasannya, raperda ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah,” ujarnya pesan halus agar proses legislasi tidak kalah cepat dari proses upload konten TikTok.
Menutup pidatonya, KDM mengajak DPRD Jabar memperkuat kolaborasi untuk menuntaskan “mimpi-mimpi pembangunan” Jawa Barat mimpi yang, jika dibiarkan tidur terlalu lama, bisa tidak sengaja berubah menjadi nostalgia.
“Kita terus bekerja sama mewujudkan seluruh mimpi dan harapan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya.***
