LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Rabu (16/7/2025),
Pelantikan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur itu bukan sekadar seremoni tanda tangan dan foto bersama melainkan momentum evaluasi besar-besaran atas apa arti “jabatan” dalam dunia birokrasi melayani, bukan dilayani.
Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Nomor: 800.1.3.3/3553/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Tiga pejabat yang dilantik:
- Meiry Harika Sari, S.STP., M.M. – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. – Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
- Tina Malinda, S.Sos., M.M. – Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Lampung.
Gubernur Mirza dalam sambutannya menyampaikan tak ragu menyiramkan air kesadaran di tengah euforia jabatan baru. Ia mengingatkan bahwa struktur bukan segalanya. Struktur tanpa fungsi hanyalah bangunan kosong ber-AC.
“Ini bukan ajang duduk manis dan stempel-stempel. Ini tentang amanah. Jabatan adalah ujian, bukan pencapaian akhir,” kata Mirza.
Gubernur juga menekankan bahwa birokrasi harus mampu beradaptasi. Di tengah era digital, masyarakat tidak punya waktu lagi untuk formulir lima rangkap dan tanda tangan silang.
“Kalau urusan e-KTP saja masih perlu fotokopi, berarti kita gagal paham soal digitalisasi,” selorohnya disambut tawa ringan hadirin.
Mirza menyentil gaya kerja lama penuh ritus, miskin hasil. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa hanya indah di PowerPoint dan lembar laporan akhir tahun. ASN harus jadi mesin perubahan, bukan justru hambatan perubahan.
“Masyarakat butuh solusi, bukan seremoni. Mereka ingin pelayanan yang cepat, bukan cepat lelah mengurusnya,” tegas Gubernur yang mantan aktivis ini.
Mirza juga mengajak ASN untuk keluar dari zona nyaman. Ia mengibaratkan birokrasi yang enggan berubah seperti komputer Windows 95 yang masih ngotot buka Zoom.
“Kalau kita nggak bertransformasi, kita akan disalip oleh aplikasi, oleh mesin, bahkan oleh anak-anak magang,” katanya sembari menatap tajam para pejabat baru.
Dalam pelantikan yang berlangsung rapi itu, Gubernur juga menegaskan bahwa para pejabat harus menjadi “role model”, bukan hanya “nama di pintu ruangan”. Teladan, tegas, dan siap ambil keputusan bukan hanya menunggu instruksi sambil menyeruput kopi di balik meja kaca.
“Pemimpin harus hadir bukan hanya saat potong tumpeng atau pas inspeksi dadakan,” sindir Mirza.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh gaji dan tunjangan pejabat bersumber dari uang rakyat. Maka dari itu, rakyat berhak mendapat layanan yang mudah, cepat, dan manusiawi. Bukan antrean panjang dan ekspresi dingin dari balik loket.
“Jabatan ini bukan untuk gaya-gayaan di bio WhatsApp. Ini soal tanggung jawab. Birokrasi Lampung harus berubah, bukan jadi museum prosedur,” pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan makin lincah, bukan tambah berat karena terjebak protokoler. ASN harus menjadi solusi, bukan simbol keruwetan.***
