KOTA BEKASI – Aduan demi aduan soal banjir dan pengangguran terus diulang warga Duren Jaya setiap ada kesempatan ke pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Tapi yang mereka terima baru janji dan rencana.
Hal itu terungkap pada saat Anggota DPRD Fraksi PKB, Alit Jamaludin dalam resesnya mencatat beberapa keluhan, mulai dari saluran tersier tersumbat lumpur hingga pemasaran produk UMKM yang mandek.
“Kali yang di tengah ini udah banyak lumpurnya. Jalan Baru juga airnya enggak seberapa, tapi lumpurnya yang banyak,” kata Alit, usai reses di RW 09, Duren Jaya.
Ia menyampaikan, warga sudah pernah mengusulkan pemanfaatan lahan fasos/fasum di RW 10 untuk mini polder. Tapi hingga kini belum ada kepastian.
“Infonya idenya udah ada. Tinggal peran pemerintah sekarang,” ucapnya.
Di sisi lain, keluhan ekonomi makin nyata. Banyak warga punya keterampilan dan alat produksi, tapi barang tak laku karena pemasaran mandek.
“Pemerintah harus sensitif. Orang udah bisa bikin kue, tapi siapa yang beli? Sekarang zamannya digital, harus ada pelatihan marketing,” paparnya.
Alit mengingatkan agar pemerintah tak cuma sibuk membangun yang terlihat, tapi juga hadir di kebutuhan nyata warga.
“Makanya pemerintah harus sensitif di situ. Pemerintah harus turun (meninjau-red) apa yang dibutuhkan hari ini, ketika masyarakat sudah punya skill,” ujarnya saat di Duren Jaya.***
