BANDUNG – Kebijakan pendidikan menengah di Jawa Barat kembali memantik polemik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut-sebut menghapus Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta pada tahun anggaran 2026. Informasi ini mencuat jelang pembahasan APBD Perubahan 2026, dan langsung memicu kegelisahan di kalangan pengelola sekolah swasta.
Isu tersebut pertama kali diungkap Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menyebut bantuan Pemprov Jabar untuk sekolah swasta menjadi nol rupiah.
“Langsung saja saya menyampaikan musibah memberitahukan sedikit ketidaknyamanan teruntuk sekolah swasta. Bantuan Pemprov Jabar untuk sekolah swasta Rp0,” ujar Maulana, sebagaimana dilansir Wawai News, Jumat (30/1/2026).
Kalimatnya singkat, nadanya getir, dan efeknya langsung terasa. Sekolah swasta pun bertanya-tanya: apakah benar negara angkat tangan?
Namun pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, bantuan untuk sekolah swasta masih ada dan telah teranggarkan, meski tidak lagi bersifat universal.
“Di pembahasan terakhir yang saya hadiri, ada Rp180 miliar bantuan untuk sekolah swasta. Anggaran itu dipakai untuk operasional siswa miskin desil satu sampai empat yang bersekolah di swasta. Di luar itu, ada juga beasiswa bagi masyarakat tidak mampu,” kata Zaini saat dihubungi.
Di titik ini, publik mulai melihat gambaran yang lebih kompleks: bantuan tidak hilang, tetapi berubah wajah.
Klarifikasi juga datang dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat. Ia menegaskan, narasi penghapusan bantuan sekolah swasta tidak sepenuhnya tepat.
“Alokasi bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta masih tersedia pada APBD 2026, dengan total anggaran sekitar Rp218 miliar,” ujarnya.
Menurut Deden, perubahan kebijakan dilakukan pada skema penyaluran, bukan pada eksistensi anggaran. Jika sebelumnya BPMU diberikan kepada seluruh siswa, kini bantuan difokuskan pada siswa miskin.
“Kalau BPMU dulu semua siswa dapat. Tahun ini hanya untuk siswa miskin, desil satu sampai empat, berdasarkan DTSEN. Ini menyesuaikan kondisi keuangan Pemprov Jabar dan prinsip tepat sasaran,” jelasnya.
Perubahan dari skema universal ke selektif sejatinya bukan hal baru dalam kebijakan publik. Namun di lapangan, dampaknya bisa terasa signifikan terutama bagi sekolah swasta kecil yang selama ini bergantung pada BPMU untuk menutup biaya operasional.
Bagi sebagian sekolah, BPMU bukan sekadar bantuan, melainkan penopang stabilitas. Saat bantuan dipersempit, sekolah dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan iuran, menekan kualitas layanan, atau menanggung beban sendiri.
Di sinilah satir pahit itu muncul: anggaran ada, kebijakan berubah, kegelisahan tetap sama.
Polemik ini menunjukkan satu hal penting: komunikasi kebijakan yang setengah matang bisa lebih gaduh daripada pemotongan anggaran itu sendiri. Ketika DPRD, dinas, dan publik berbicara dengan istilah berbeda Rp0, Rp180 miliar, Rp218 miliar yang tersisa adalah kebingungan.
Sekolah swasta tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian: siapa yang dibantu, bagaimana mekanismenya, dan kapan realisasinya.
Kini, semua mata tertuju pada pembahasan APBD Perubahan 2026. Apakah kebijakan ini benar-benar akan melindungi siswa miskin tanpa mematikan sekolah swasta? Ataukah justru melahirkan ketimpangan baru atas nama efisiensi?
Yang jelas, dalam dunia pendidikan, angka bukan segalanya. Cara kebijakan dijelaskan dan dijalankan sering kali lebih menentukan masa depan siswa daripada besar kecilnya anggaran di atas kertas.
