KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi resmi mengibarkan bendera merah status darurat lingkungan ditetapkan menyusul longsornya gunungan sampah di TPA Bantargebang. Ya, bukan gunung beneran, tapi gunung sampah dan kali ini bukan cuma bau, tapi juga bikin repot seluruh sistem pengelolaan kota.
Kejadian ini bukan hanya membuat armada pengangkut sampah mengantre seperti penonton konser Coldplay, tapi juga mengacaukan kinerja fasilitas Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) yang seharusnya jadi garda terdepan mencegah limbah mencemari lingkungan.
“Sudah kami tetapkan kondisi darurat lingkungan, karena ini sudah berdampak pada kinerja, baik di TPA maupun PALD,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, kepada awak media, pada Jumat (11/7/2025).
Antrian truk sampah mengular, pelayanan publik terganggu, dan di balik tumpukan sampah itu, tampak jelas bahwa sistem kita belum siap menghadapi kenyataan: bahwa sampah tidak bisa disapu di bawah karpet.
Wali Kota Tri menegaskan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan dengan langkah strategis, cepat, dan (semoga) tidak asal tambal sulam.
“Sudah ada kesepakatan dari tim teknis bahwa ini sudah masuk kategori darurat,” ujarnya.
“Jadi kita harus ambil tindakan, bukan cuma rapat.”imbuh Mas Tri sapaan akrabnya.
Tindakan dimaksud termasuk pengajuan dana dari pos Biaya Tak Terduga (BTT). Pemkot Bekasi sudah mengusulkan dana sekitar Rp3 hingga Rp4 miliar untuk keperluan pemulihan dan recovery, atau dengan kata lain menyapu kembali puing puing kegagalan sistem pengelolaan sampah yang (mungkin) terlalu lama ditunda.
“Ini kan bencana, jadi layak dikeluarkan dari BTT,” jelas Tri seraya mengatakan jangan sampai TPA dan PALD makin terganggu.
Ironisnya, longsor sampah ini terjadi di salah satu TPA terbesar se-Asia Tenggara yang seharusnya jadi model pengelolaan modern, tapi justru kini berubah jadi tanda seru besar bagi pengelolaan limbah nasional.
TPA Bantargebang sejak lama menjadi “mesin pencerna” ratusan ribu ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya. Tapi kini, mesin itu tersedak sampahnya sendiri.
PALD pun kena imbas, ibarat dapur yang ikut kebanjiran karena ruang makan jebol duluan.
“Kalau tidak ditangani cepat, dampaknya sistemik. Dari lingkungan sampai ke pelayanan dasar,” ujar seorang pegawai teknis.
Wali Kota Tri menyebut koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Tapi publik berharap lebih dari sekadar rapat koordinasi dan pernyataan darurat.(ad) ***
