KOTA BEKASI – Barisan Muda Bekasi (BMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (20/1), sambil melaporkan sejumlah temuan ke Inspektorat Kota Bekasi.
Aksi ini menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah, hilangnya sepeda motor di lingkungan gedung DPRD, dugaan penjualan bus milik BUMD, serta proses lelang pengelolaan gedung wakil rakyat yang dipertanyakan transparansinya.
Dalam aksinya, BMB mengangkat kembali kasus hilangnya kendaraan bermotor di area Gedung DPRD Kota Bekasi sepanjang 2025. Insiden tersebut sebelumnya telah diberitakan sejumlah media daring dan terjadi di kawasan yang seharusnya memiliki sistem pengamanan ketat.
Namun hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai evaluasi keamanan maupun pertanggungjawaban pengelola gedung.
Gedung DPRD Kota Bekasi diketahui dikelola oleh PT Adhimukti Inti Indonesia. Meski insiden kehilangan aset terjadi dan menjadi perhatian publik, perusahaan yang sama kembali memenangkan lelang pengelolaan building management.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme evaluasi kinerja dan persaingan sehat dalam proses lelang pengelolaan aset strategis daerah.
Ketua Barisan Muda Bekasi, Juhartono, menilai situasi tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Menurutnya, insiden kehilangan aset seharusnya menjadi dasar evaluasi menyeluruh sebelum pengelola kembali dipercaya mengelola gedung DPRD.
“Kasus kehilangan motor sudah diberitakan sejak 2025, tetapi tidak ada evaluasi terbuka. Ketika pengelola yang sama kembali dimenangkan, publik wajar mempertanyakan proses lelangnya,” ujarnya.
Selain persoalan DPRD, BMB juga menyoroti dugaan penjualan bus Trans Patriot milik PT Mitra Patriot, salah satu BUMD Kota Bekasi. Isu ini sebelumnya telah menuai kritik dari kalangan DPRD karena dinilai tidak transparan dan berpotensi melanggar mekanisme pemindahtanganan aset daerah yang bersumber dari keuangan publik.
Sejumlah anggota DPRD sebelumnya meminta penjelasan terbuka dari manajemen PT Mitra Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk dasar hukum penjualan, nilai transaksi, serta alur pertanggungjawaban hasil penjualan bus.
Penjualan aset tersebut dinilai berisiko menggerus fungsi BUMD sebagai penyedia layanan publik, bukan semata entitas bisnis.
BMB menilai rangkaian persoalan tersebut menunjukkan pola pengelolaan aset daerah yang bermasalah, baik di lingkungan DPRD maupun BUMD. Karena itu, seluruh temuan dan dugaan telah dilaporkan secara resmi ke Inspektorat Kota Bekasi untuk diaudit dan diperiksa lebih lanjut.
BMB berharap langkah tersebut dapat mendorong audit menyeluruh, membuka ruang transparansi, serta memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara akuntabel. Menurut mereka, tanpa keterbukaan dan evaluasi yang tegas, persoalan aset berpotensi terus berulang dan pada akhirnya merugikan kepentingan publik.***
