JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemerintah Daerah (Pemda), di Ruang Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Senin, (24/05/2021).
Dana tersebut digunakan untuk stimulan rumah rusak dalam rangka tahapan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana yang terjadi di daerah masing-masing dengan total Bantuan mencapai Rp 464 Miliar.
Adapun bantuan DSP tersebut diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak tanah longsor di Kalimantan, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan.
Selain itu, bantuan DSP ini juga diberikan untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Luwu Utara, serta pasca gempa bumi Sulawesi Barat yaitu di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.
Pemberian bantuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah saat terdampak bencana. Untuk rumah dengan kategori Rusak Berat (RB) 50 juta Rupiah, Rusak Sedang (RS) 25 juta Rupiah, Rusak Ringan (RR) 10 juta Rupiah.
Berikut rincian bantuan DSP yang diserahkan :
- Kabupaten Banjar sebesar Rp. 20.955.000.000,- (RB 131, RS 345, RR 578)
- Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 11.730.000.000,- (RB 62, RS 272, RR 183)
- Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 16.490.000.000,- (RB 1, RS 26, RR 1579)
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 12.350.000.000,- (RB 247)
- Kabupaten Balangan sebesar Rp. 5.170.000.000,- (RR 517)
- Kabupaten Lebak sebesar Rp. 10.895.000.000,- (RB 66, RS 139, RR 412)
- Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 44.850.000.000,- (RB 897)
- Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 209.535.000.000,- (RB 1.501, RS 3.487, RR 4.731)
- Kabupaten Majene sebesar Rp. 123.220.000.000,- (RB 1.713, RS 1.060, RR 1.107)
- Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 9.420.000.000,- (RB 56, RS 96, RR 422)
Dalam sambutannya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. (H.C) Doni Monardo, mengucapkan terima kasih kepada TNI-POLRI, pemerintah daerah, BPBD, serta relawan yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana terutama saat kondisi tanggap darurat.
“Terima kasih kepada TNI-POLRI, pemerintah daerah, BPBD, serta relawan yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana, rasanya akan sulit tanpa bantuan segenap pihak,” kata Doni.
Dalam kesempatan yang sama, Doni juga mengingatkan perkuat literasi tentang kebencanaan. Hal ini dianggap perlu untuk menjadi modal utama, agar menjadi pengetahuan untuk seluruh masyarakat.
“Perkuat Literasi kebencanaan, kurangi resikonya melalui mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan terutama bencana hidrometeologi,” tambah Doni.
Sebagai penutup, Doni berpesan untuk penggunaan bantuan DSP ini harus tepat sasaran dan transparan. Pembangunan rumah juga jangan terlalu lama, agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Lebih lanjut dihimbau untuk penggunaan DSP ini jangan dipotong untuk keperluan lain, terutama kualitas bangunan diharapkan tahan gempa serta merelokasi hunian yang dianggap risiko untuk dijadikan tempat tinggal.
“Untuk betul-betul memastikan anggaran ini betul-betul tepat sasaran, jangan sampai pekerjaan pembangunan terlalu lama, sehingga membuat masyarakat menunggu,” Jelas Doni.
“Jadi dana ini jangan dipotong untuk keperluan lain, upayakan 100 persen untuk material sehingga kualitas bangunan bisa tahan gempa dan tidak lagi berada ditempat yang berisiko seperti longsor dan banjir,” tutup Doni. (Apri Setiawan)
