KOTA BEKASI – Tragedi berdarah mengguncang Perumahan Prima Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (2/3/2026) dini hari. Ermanto Usman (65) ditemukan tewas di kamar rumahnya dalam kondisi mengenaskan, sementara sang istri, P (60), kritis dengan luka serius.
Polisi menduga kasus ini sebagai pencurian dengan kekerasan (curas), namun motif pastinya masih dalam penyelidikan.
Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, peristiwa terungkap saat anak korban heran karena sang ibu tak membangunkannya sahur seperti biasa pukul 03.00 WIB.
Hingga mendekati imsak, tak ada tanda-tanda aktivitas. Saat mencoba mengecek, ia mendengar suara rintihan dari kamar orang tuanya yang terkunci dari dalam.
Warga yang dimintai tolong berdatangan usai salat Subuh. Pintu dan jendela kamar terpaksa didobrak. Di dalam, Ermanto tergeletak bersimbah darah di atas kasur dengan luka tusuk menganga di pelipis kanan dekat mata serta dugaan hantaman benda tumpul di kepala bagian belakang.
Ia sempat dibawa ke RS Primaya Kalimalang dalam keadaan hidup, namun meninggal dalam perjalanan. Jenazahnya kini diautopsi di RS Polri Kramat Jati.
Sementara istrinya ditemukan tergeletak di lantai kamar dengan bibir sobek dan luka di bagian kepala. Ia telah menjalani operasi otak dan masih dalam kondisi kritis.
Dari lokasi kejadian, dilaporkan gelang emas korban dan dua kunci mobil hilang. Namun polisi belum menyimpulkan apakah ini murni perampokan atau ada motif lain yang lebih kompleks.
Nama Ermanto bukan sosok asing. Ia dikenal sebagai mantan pengurus serikat pekerja di PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Ia vokal menyoroti perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan antara PT Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH), yang sempat menjadi polemik nasional.
Kasus tersebut bahkan melahirkan Panitia Khusus (Pansus) DPR periode 2014–2019 dan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada 2018, BPK menyatakan adanya potensi kerugian negara sekitar Rp4,08 triliun atau setara 360 juta dolar AS terkait perpanjangan kontrak JICT.
Temuan itu memicu rekomendasi hak angket DPR, namun hingga akhir masa jabatan periode tersebut, rekomendasi pembatalan kontrak tak pernah terealisasi.
Ermanto dalam sejumlah wawancara publik, termasuk siniar akhir 2025, kembali menyinggung bahwa temuan pansus dan audit BPK seolah “dianggap angin lalu”.
Ia bahkan menyebut potensi keuntungan negara bisa mencapai Rp17–25 triliun jika pengelolaan dilakukan tanpa perpanjangan kontrak.
Kini, kematiannya memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah ini murni tindak kriminal biasa yang kebetulan menimpa seorang tokoh yang pernah vokal mengkritik kebijakan strategis? Atau ada benang merah lain yang masih gelap? Polisi menegaskan proses penyelidikan berjalan dan belum ada kesimpulan akhir.
Keluarga korban meminta kasus ini diusut tuntas. “Kami menduga ada pembunuhan berencana,” ujar Dalsaf Usman, kakak kandung korban. Di tengah suasana duka, publik menunggu jawaban tegas aparat: apakah ini sekadar curas yang berujung maut, atau kisah kriminal yang lebih rumit dari yang terlihat di permukaan.***
