TANGGAMUS — Deru ombak di pesisir Kota Agung hari itu seakan membawa kabar baru bagi para nelayan. Bukan kabar tentang cuaca buruk atau harga ikan yang anjlok, melainkan tentang harapan baru yang lahir dari Rembuk Nelayan 2025 yang digelar Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus bersama DPC HNSI Tanggamus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Agung, pada Rabu (15/10/2025).
Di tengah hiruk-pikuk pelelangan, para nelayan bukan hanya datang membawa jaring dan topi caping, tapi juga membawa suara – suara yang selama ini tenggelam di antara kapal dan gelombang.
Rembuk nelayan kali ini bukan forum seremonial yang penuh kata sambutan dan minim tindakan. Di sini nelayan bicara apa adanya, soal harga ikan yang tak menentu, BBM subsidi yang kerap hilang di tengah jalan, hingga alat tangkap tradisional yang makin tertinggal zaman.
Sebagaimana dilansir Wawai News, Kepala Dinas Perikanan Tanggamus, Dharma Setiawan, menangkap suara itu dengan kepala dingin dan rencana matang.
“Tahun lalu kami sudah bekerja sama dengan IPB untuk memetakan potensi perikanan di Tanggamus. Dari sana lahirlah prototipe GEMPITA, Gerakan Terpadu Kampung Pesisir dan Kampung Nelayan Maju. Way Nipah jadi pilot project-nya,” kata Dharma.
Tak mau birokrasi jadi jebakan klasik, Dinas Perikanan kini membuka Gerai Dolphin, pusat layanan satu pintu untuk dokumen kelautan dan perikanan. Nelayan cukup datang sekali, berkas beres tanpa drama antrean panjang.
“Masih banyak inovasi lain yang kami siapkan. Ini bukan hanya soal dokumen, tapi soal martabat nelayan,” tegas Dharma, seperti dikutip Wawai News, Rabu 15 Oktober 2025.
Program paling visioner sedang disiapkan, Kampung Nelayan Merah Putih, kawasan terpadu berbasis blue economy atau ekonomi biru, tempat nelayan tidak hanya melaut, tapi juga mengolah hasil tangkapan, berbisnis, dan menumbuhkan ekonomi keluarga dari laut sendiri.
“Langkah ini untuk memastikan nelayan Tanggamus bukan lagi objek pembangunan, tapi pelaku utama yang berdiri tegak atas nama merah putih,” tandas Dharma.
Acara bertema “Nelayan Tanggamus Sejahtera, Lampung dan Indonesia Maju” ini dihadiri oleh Wakil Bupati Agus Suranto mewakili Bupati H. Moh. Saleh Asnawi, Ketua HNSI Acok Daeng Masiga, dan sekitar 200 nelayan dari berbagai wilayah pesisir.
Turut hadir pula sejumlah pejabat seperti Kadis Perhubungan Sabar Sitanggang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanggamus, serta para lurah pesisir yang ikut mendorong sinergi kebijakan di lapangan.
Rembuk Nelayan 2025 bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah panggung kecil tempat nelayan berbicara, pemerintah mendengar, dan masa depan disusun tanpa basa-basi.
Dari forum ini, satu pesan menggelegar. “Nelayan Tanggamus tidak butuh belas kasihan. Kami hanya butuh keadilan yang bisa mengapung, bukan tenggelam bersama janji.” ***
