LAMTIM – Kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur, dengan berbagai media baik cetak atau online mendapat sorotan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) setempat.
IWO Lampung Timur meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik meninjau lagi kinerja Dinas Kominfo terkait kebijakan kerjasama dengan media. Sehingga tidak terjadi cemburu sosial diantara perusahaan media.
“IWO siap diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dalam hal media, sehingga tidak terkesan tebang pilih. Harus ada kebijakan merata, karena perusahaan media juga memiliki badan usaha sebagai legalitas hukumnya,”Jelas Edi Arsadad, Ketua IWO Lampung Timur, Sabtu (27/2/2021).
Dia juga menanggapi terkait Dinas Kominfo Lampung Timur yang hanya memilih dua media untuk memuat iklan ucapan selamat dan advedtorial pelantikan Bupati Lampung Timur kemarin, dengan mengatakan sah-sah saja.
” Namanya orang mau pasang iklan, tentu akan pilih tempat untuk memasangnya yang terbaik. Itu menurut saya sah sah saja” ujar Edi Arsadad, mempertanyakan anggaran kerjasama media di Diskominfo.
Namun kata Edi, akan lebih baik dan bijak jika Dinas Kominfo bertindak adil kepada media media yang lain. Padahal belum tentu media yang dipilih oleh Kominfo tersebut memiliki wartawan yang ditugaskan di daerah.
“Jadi begini, saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa Dinas Kominfo ini hanya melakukan kerjasama dengan beberapa media yang nilai anggaran mencapai puluhan juta pertahunnya, sedang media yang lain hanya dianggarkan sebesar 1 juta untuk sekali tayang selama satu tahun, inilah yang dirasa tidak adil oleh teman teman media” imbuh Edi.
Hal tersebut membuat ketidakharmonisan antar media maupun media dengan pemerintah. Sehingga organsasi media di wilayah tidak digandeng. Karena jelasnya beberapa media di Lampung Timur sendiri bernaung di organisasi dan mereka adalah putra daerah sendiri yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
“Solusinya duduk bareng media dan Kominfo, sehingga bisa ditemukan solusi atau kesepakatan yang baik untuk teman teman juga pemerintah kabupaten Lampung timur” kata Edi berharap Diskominfo benar menjalan informasi keterbukaan publik dengan membuka transparansi anggaran media.
” Sudahlah jangan ada lagi anak emas, anak tiri dan lain lain, selama media itu benar benar melahirkan karya jurnalistik dan menurut Undang undang legal jangan di beda bedakan” pungkasnya harusnya bisa menilai media profesional atau tidak.
