BOGOR — Di tengah ironi banjir yang berulang namun solusi yang kerap tertunda, Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya menunjukkan sikap yang tidak ambigu. Dalam audiensi panjang dan intens bersama Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Bupati secara terbuka mendukung pembangunan Sekretariat KP2C di lahan Prasarana Sarana Umum (PSU) Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri.
Audiensi yang digelar Senin malam (29/12/2025) di Pendopo Kabupaten Bogor, Cibinong, berlangsung lebih dari dua jam sebuah durasi yang jarang diberikan untuk sekadar basa-basi.
Pertemuan yang berakhir pukul 23.15 WIB itu menjadi sinyal bahwa persoalan banjir Cileungsi–Cikeas tidak lagi dipandang sebagai “bencana musiman”, melainkan kegagalan tata kelola yang harus segera dibereskan.
Ketua KP2C Puarman dan Koordinator Divisi Kemitraan Hariyanto, bersama tokoh masyarakat dan jajaran Pemkab Bogor, menyampaikan bahwa sekretariat bukan sekadar bangunan, melainkan pusat komando warga dalam pengendalian banjir berbasis data dan peringatan dini.
Dalam pernyataan yang patut dicatat,
Bupati Bogor menyatakan kesiapannya memberikan surat rekomendasi kepada Bea Cukai agar hibah Alat Peringatan Dini Banjir dari AIM Analytics Malaysia untuk KP2C tidak dikenakan bea masuk.
Sebuah sikap yang, secara implisit, menyentil praktik birokrasi: mengapa alat penyelamat nyawa harus berhadapan dengan palang cukai?
“Bupati bahkan berkenan meresmikan langsung alat peringatan dini hibah dari Malaysia,” ungkap Puarman.
Sebuah pesan simbolik bahwa teknologi penyelamat warga tidak boleh berhenti di meja administrasi.
Normalisasi Sungai: Inventarisasi, Bukan Ilusi.
Terkait penanganan banjir, Bupati memerintahkan jajarannya menginventarisasi lahan normalisasi sungai secara konkret, bukan sekadar wacana di atas peta,
- Lahan pemerintah yang clear and clean:
- Lahan pemerintah yang butuh penertiban
- Lahan warga yang harus dibebaskan secara adil
Secara spesifik, Bupati memerintahkan pembebasan empat rumah di ujung hilir Sungai Cileungsi Bojongkulur sebuah langkah yang selama ini kerap dihindari karena dianggap “sensitif”, padahal banjir jauh lebih brutal dari sekadar sensitivitas politik.
Bupati menegaskan kembali komitmen alokasi anggaran Rp100 miliar untuk pengendalian banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas, yang akan dijalankan bersama Gubernur Jawa Barat KDM dan Wali Kota Bekasi.
Tak berhenti di angka, Pemkab Bogor akan:
- Menurunkan Excavator Amfibi untuk normalisasi sungai
- Mengadakan mesin penyedot lumpur berkapasitas 6.000 liter/menit
- Menyerahkan tiga unit perahu karet lengkap untuk Desa Wisata Bojongkulur, sekaligus kebutuhan kebencanaan
- Mengganti CCTV KP2C yang rusak, yang selama ini menjadi mata publik memantau Tinggi Muka Air (TMA) dari hulu ke hilir
Langkah-langkah ini menjadi ujian: apakah negara benar-benar hadir sebelum air naik, bukan setelah warga mengungsi.
KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) adalah komunitas berbasis masyarakat yang berdiri sejak 5 Maret 2016, berlandaskan SK Kemenkumham, dengan 42.000 anggota warga terdampak banjir di DAS Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi.
KP2C berfokus pada:
- Early Warning System berbasis pantauan TMA
- Pengelolaan 7 titik CCTV hulu–hilir (real time, dikelola mandiri)
Pemantauan kualitas air - Penghijauan dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
- KP2C hadir bukan untuk menggantikan negara, tetapi karena negara sering datang terlambat.***
.
