JAKARTA – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Lembaga National Single Window (LNSW), mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan pelabuhan melalui integrasi sistem di 8 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hal terssebut salah satu upaya pencegahan korupsi di delapan pelabuhan antaranya, Batu Ampar Batam, Merak Banten dan Semayang Balikpapan dengan indikator simplifikasi dan integrasi layanan.
Kemudian Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang serta Soekarno-Hatta Makassar dengan indikator penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan.
“Kita lakukan penguatan tata laksana pelabuhan sebagai implementasi strategi nasional pencegahan korupsi,” kata Kepala BKIPM, Rina di Jakarta, Sabtu.
Tiga fokus pencegahan korupsi, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
“Dalam implementasinya aksi ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pelayanan operasional pelabuhan,” urainya.
Diharapkan aksi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standardisasi prosedur layanan.
(Kamelia)
