JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 terdengar seperti pengumuman resmi bahwa Indonesia sedang mencoba mengakhiri satu kebiasaan lama memperlakukan hukum sebagai barang diskon, bisa ditawar, asal pembelinya kuat dan dompetnya tebal.
Di hadapan elite ekonomi dunia, Prabowo tidak menawarkan insentif pajak yang manis atau janji karpet merah bagi investor. Ia justru menyodorkan prasyarat yang selama ini sering diucapkan, tapi jarang ditegakkan: kepastian dan keadilan hukum.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa penegakan hukum yang adil,” katanya. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi di negeri yang lama akrab dengan pasal lentur dan tafsir elastis, pernyataan itu terasa seperti teguran kolektif.
Prabowo seolah ingin mengatakan: jangan berharap modal asing betah di negara yang hukumannya bisa menguap, izinnya bisa dipindah lokasi, dan pelanggarannya bisa disulap jadi salah administrasi. Investor, bagaimanapun, lebih takut pada ketidakpastian daripada pajak tinggi.
Yang menarik, Presiden tidak berhenti di jargon. Ia membeberkan temuan empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal yang disita negara dalam tahun pertama pemerintahannya. Angka itu bukan sekadar statistik; ia potret telanjang dari ekonomi yang selama ini tumbuh subur di luar aturan.
Prabowo menyebutnya “ekonomi keserakahan” istilah halus untuk praktik lama: izin 10 hektare, garap 40; lokasi A di dokumen, lokasi C di lapangan. Selama bertahun-tahun, praktik semacam ini sering diperlakukan sebagai kenakalan struktural, bukan kejahatan serius.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung bahwa pemerintah bekerja “secara senyap”. Sebuah frasa yang bisa dibaca ganda: upaya menghindari kegaduhan, atau cara aman agar guncangan politik tidak terlalu terasa. Namun ia mengklaim hasilnya nyata kemiskinan ekstrem turun ke titik terendah dalam sejarah.
Di titik ini, pidato Prabowo terasa seperti kontrak moral: negara menjanjikan hukum yang tegas, rakyat dijanjikan kesejahteraan, dan investor dijanjikan kepastian. Tinggal satu pertanyaan klasik yang selalu mengiringi pidato besar di forum global: apakah pesan Davos akan bertahan saat bertemu realitas lokal?
Sebab sejarah menunjukkan, hukum di Indonesia sering tampak gagah di podium internasional, tapi kelelahan saat turun ke lapangan. Di situlah ujian sesungguhnya berada bukan di Swiss, melainkan di kantor perizinan, meja pengadaan, dan ruang rapat anggaran.
Pidato Prabowo di Davos jelas mengirim sinyal: Indonesia terbuka untuk investasi, tapi tidak lagi murah hati pada pelanggaran. Jika konsisten, ini bukan sekadar janji investasi, melainkan upaya mengubah reputasi bangsa dari surga abu-abu menjadi negara hukum yang benar-benar bernyawa.
Dan jika gagal? Davos akan mencatatnya sebagai pidato bagus. Rakyat, seperti biasa, mencatatnya sebagai janji lain yang menunggu pembuktian.***
