JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, terus bermanuver melalui debat Pilpres keempat 2024, melalui pertanyaan-pertanyan menyinggung kebijakan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo salah satunya soal impor sejumlah komoditas pangan.
Hal lainnya, adalah kebijakan pemimpin tertinggi dalam hal ini Presiden terkait pertambangan dan pengusaan tanah adat saat melempar pertanyaan kepada calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabumi Raka.
Salah satunya dalam pertanyanya, disebutkan bahwa pada 17 Februari 2019 dalam sebuah debat capres, Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih sebagai presiden.
“Tapi, Ternyata Pak Jokoei, 4 tahun masih mengimpor (pangan) dan itu merugikan banyak petani,” ucap Mahfud di debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 keempat yang terlaksana di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).
“Itu dulu Pak Prabowo bertanya katanya Pak Jokowi nggak mau impor beras. Faktanya per hari ini (masih),” sambungnya.
Mahfud kemudian membaca rincian data impor pangan yang dilakukan Jokowi. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi 160 juta ton.
“Ini hasilnya seberapa dari debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Perkembangannya seperti apa? Semakin banyak nih angkanya, semakin banyak nih impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” jelas dia.
Kasus Tanah Adat Banyak Masalah
Dalam debat itu juga Mahfud MD ikut menyinggung terkait penguasaan tanah adat, sehingga dia bertanya bagaimana memulihkan hak masyarakat adat.
Ia pun memulai masalah dengan pengalaman di tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi yang dibuat Menkopolhukam dari 10 ribuan pengaduan yang masuk tercatat ada 2.587 adalah kasus tanah adat.
“Penguasaan tanah adat ini, menjadi masalah besar di negeri ini. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa aturan kan sudah ada tinggal laksanakan, tapi ga semudah itu justru ini aparatnya yang tak mau melaksanakan aturan,”tukas Mahfud.
Disebutkan bahwa akalnya banyak sekali, dia pun mengakui bahwa 4 hari lalu KPK juga menyampaikan terkait penguasaan tanah, meskipun izin tambang sudah dicabut oleh MA tapi, berbeda tak dilaksanakan di lapangan.
