“Lalu apa yang harus dilakukan strateginya, kuncinya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalo jawabannya laksanakan aturan itu normatif. jadi aparat penegakan hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan,”paparnya.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menanggapi soal tambang ilegal yang banyak terjadi di Indonesia. Mahfud mengatakan tak mudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) lantaran banyak mafia hingga dibeking aparat dan pejabat negara.
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan masalah pertambangan yang terjadi di Indonesia, bisa diatasi dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja. Solusinya IUP dicabut, izin dicabut. Simpel,” ucap Gibran di debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 keempat yang terlaksana di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).
Namun, menurut Cawapres nomor urut tiga Mahfud Md mencabut IUP tidak semudah yang dipikirkan. Pasalnya, IUP susah dicabut karena banyak mafia yang terlibat.
“Bilang cabut saja IUP-nya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim ke lapangan ditolak, sudah putusan mahkamah agung, dan itu dibeking aparat-aparat dan pejabat, itu masalahnya,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan 2.500 tambang ilegal dalam 10 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan deforestasi dalam skala besar.
“Terkahir terjadi deforestasi 12,5 (juta) hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau mudara di mana saya tinggal,” sambungnya.
Oleh sebab itu Mahfud mengatakan hal itu harus diatasi dengwn penyelesaian menyeluruh dari hulu sampai hilir. Salah satunya dengan membuka infoemasi agraria termasuk kehutanan.
Tanpa keterbukaan informasi, Mahfud menilai persoalan tambang ilegal tidak akan tuntas diatasi.***
