BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak sedang “bokek berjamaah”. Pemprov, kata dia, memiliki dana yang cukup untuk melunasi pekerjaan pembangunan tahun anggaran 2025 yang hingga kini masih menyisakan tunggakan sebesar Rp621 miliar.
Sumber dana pelunasan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta pajak kendaraan bermotor yang setiap hari terus mengalir ke kas daerah.
Menurut Dedi yang akrab disapa KDM kesadaran warga Jawa Barat membayar pajak menjadi salah satu penopang utama stabilitas keuangan daerah di tengah sisa-sisa pekerjaan yang belum rampung dibayar.
“Terima kasih kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang dengan penuh semangat dan keikhlasan membayar pajak,” ujar KDM, Kamis (8/1/2026), sembari menegaskan bahwa kas daerah justru terus bertambah, bukan menipis.
Meski demikian, KDM menegaskan pembayaran tidak akan dilakukan secara membabi buta. Setiap pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar itu akan diaudit terlebih dahulu, untuk memastikan kualitas hasilnya benar-benar sesuai dengan nilai uang rakyat yang dikeluarkan.
Audit tersebut akan mengklasifikasikan pekerjaan mulai dari kategori sangat baik, baik, hingga kurang baik.
“Kalau kualitasnya kurang baik, ya tentu tidak akan kami bayarkan semuanya,” tegas KDM. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa era pembayaran proyek tanpa koreksi kualitas tak lagi mendapat ruang di Pemprov Jawa Barat.
Menariknya, KDM juga membuka ruang partisipasi publik dengan gaya khasnya. Ia mempersilakan masyarakat Jawa Barat menjadi “pengawas sosial” dengan menyampaikan kritik, masukan, bahkan keluhan atas hasil pembangunan melalui media sosial.
Bagi KDM, kontrol publik menjadi alat penting untuk memastikan proyek-proyek daerah tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi juga layak dipakai di lapangan.
Dengan pendekatan ini, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan satu hal: uang rakyat dibayarkan hanya untuk pekerjaan yang benar-benar layak, bukan sekadar selesai tepat waktu namun bermutu ala kadarnya.
Di bawah kepemimpinan KDM, pesan yang ingin ditegaskan sederhana pajak warga dibayar penuh, tapi proyek pemerintah tidak otomatis dibayar tanpa koreksi.***
