Gubernur Jabar minta Pemkot Bekasi tak lagi saling lempar kewenangan. Sinkronisasi anggaran diminta dipercepat, sementara Pemkot berharap pelepasan aset untuk proyek tanggul dan percepatan flyover Bulak Kapal.
KOTA BEKASI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pesan tegas kepada Pemerintah Kota Bekasi saat menghadiri rapat paripurna peringatan hari jadi ke-29 Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Dedi yang akrab disapa KDM mengapresiasi sejumlah perubahan yang mulai terlihat di Bekasi, mulai dari kota yang lebih bersih, bertambahnya ruang terbuka hijau, hingga pembangunan polder atau embung penampung air untuk mengendalikan banjir.
Namun apresiasi itu tidak membuatnya menurunkan standar. Sebaliknya, ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, target yang harus dikejar bukan sekadar “banjir berkurang”, melainkan Bekasi benar-benar bebas banjir.
“Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan BBWS, Kementerian PU atau pemerintah pusat. Jangan lagi bicara kewenangan terus. Sudah saja, kita bereskan bersama Jawa Barat. Kita sinkronkan anggaran,” tegasnya.
Menanggapi arahan gubernur, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyatakan pemerintah kota siap mempercepat penanganan banjir, tetapi masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait batas wilayah dengan Kabupaten Bekasi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Bekasi telah membangun tiga polder di beberapa titik sebagai upaya menampung dan mengendalikan aliran air saat musim hujan.
Namun rencana pembangunan tanggul pengendali banjir di beberapa lokasi terkadang terhambat karena persoalan kepemilikan lahan antarwilayah.
“Rencana pembangunan tanggul terkadang terkendala batas wilayah. Karena itu kami berharap ada pelepasan atau tukar guling aset agar pembangunan bisa segera kami kerjakan,” ujarnya.
Dalam praktik tata kelola wilayah perkotaan yang terus melebar, masalah banjir memang sering kali tidak mengenal batas administratif sementara dokumen kepemilikan lahan justru sangat mengenalnya.
Selain isu banjir, Pemkot Bekasi juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi. Salah satunya proyek flyover Bulak Kapal, yang saat ini masih berada pada tahap pembebasan lahan.
Pemerintah kota berharap tahap pertama pembangunan dapat dimulai tahun ini dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jika terealisasi, proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan di salah satu simpul lalu lintas penting di Bekasi yang selama ini dikenal padat bahkan pada jam-jam yang sebenarnya tidak terlalu sibuk.
Dalam kesempatan yang sama, isu pendidikan dan pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Tri menyebutkan bahwa hingga saat ini 21.536 siswa tingkat SD dan SMP di Bekasi telah menerima bantuan beasiswa. Sementara untuk tingkat perguruan tinggi, pemerintah kota telah membantu biaya kuliah bagi 1.470 mahasiswa.
Pada tahun ini, Pemkot Bekasi menargetkan 1.500 mahasiswa dapat menerima bantuan pendidikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi warga sekaligus menekan angka kemiskinan karena pada akhirnya, kota yang bebas banjir saja belum tentu cukup jika warganya masih kesulitan mengakses pendidikan.***
