JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menggelar silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Bima di Marina Inn Hotel, Jumat (6/11/2020) malam dan memberikan bantuan kapal secara simbolis.
Dalam pertemuan itu, Menteri Halim memaparkan soal program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu SDGs Desa. Pijakan hukum program ini Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dengan ini, kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, prioritas pembangunan agar desa menjadi maju dan tidak ada yang tertinggal dengan diksi-diksi yang disederhanakan jadi SDGs Desa yang jadi arah pembangunan desa.
“Misalnya Desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa peduli perempuan, desa peduli pendidikan yang dilakukan oleh desa bersama seluruh jajaran pemerintahan agar terjadi percepatan pembangunan di desa,” kata Gus Menteri.
Fokus pembangunan Kemendes PDTT itu berada di luar Jawa, utamanya itu di wilayah timur. Nusa Tenggara Barat butuhkan penanganan yang cukup intensif makanya Lembaga Donor yang bermitra dengan Kemendes PDTT juga diminta untuk fokus ke NTB karena daerah ini dinilai menjadi penyeimbang dari berbagai sudut perspektif pembangunan.
Gus Menteri mengatakan, imbas dari pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga tiga persen. Penopang utama hingga bisa bertahan adalah sektor pertanian.
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jika pertanian adalah segmen ekonomi yang paling tangguh hari ini hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas Singapura dan Malaysia.
Agro Industri menjadi bagian penting untuk bangun kekuatan di sektor pertanian, termasuk juga ketahanan pangan.
Kemendes PDTT sedang merancang ulang pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada aspek kewilayahan tapi juga aspek kewargaan.
Mulai tahun 2021, arah pembangunan desa dibuat secara utuh, lengkap, holistik, dan dinarasikan sesederhana mungkin agar siapapun yang memahami dan menjalankan arah pembangunan desa bisa mencerna dengan baik agar bisa lebih merancang arah pembagunan desa seperti yang dicita-citakan.
Salah satunya Desa Tanpa Kemiskinan dan kelaparan. Salah satu tolak ukur desa tanpa kemiskinan yaitu Aparat Desa sukses mendata warga desa yang memang layak untuk mendapatkan pendampingan dan Jaring Pengamanan Sosial.
“Ini salah satu tolak ukur karena sulit wujudkan untuk benar-benar tidak ada warga desa yang miskin,” kata Gus Menteri.
Gelontoran bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah, mulai dari PKH, Bansos, BLT Dana Desa hingga Kartu Prakerja itu bertujuan agar tidak ada lagi warga yang tidak menerima bantuan.
Buktinya, bicara yang dikelola di Kementerian Ketenagakerjaan itu dialokasikan 16 juta penerima tapi yang terpakai hanya 12 juta penerima.
Jika melihat hal itu, maka tugas Kepala Desa adalah mencermati dari rumah ke rumah untuk memastikan agar warga yang berhak bisa menerima Jaring Pengaman Sosial.
Begitu juga dengan Desa Peduli Pendidikan. Ketika akses untuk peroleh pendidikan tidak memungkin karena pengaruh kondisi alam, olehnya dibutuhkan kreatiftas desa menolah anggaran agar semua anak usia sekolah bisa peroleh pendidikan.
“Desa harus berkreasi dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan Dinas Pendidikan agar dibuatkan Pake A, Paket B hingga Paket C agar peroleh akses pendidikan,” kata Gus Menteri.
Harapannya ke depan, Kemendes PDTT berharap pembangunan desa bertumpu pada dua segmen yaitu Kewilayahan dan Kewargaan yang tertangani dengan seimbang.
Desa tidak hanya terfokus pada kewilayahan seperti soal infrastruktur desa atau jalan desa tapi tidak pikirkan segmen kewargaan.
Pada kesempatan itu, Kemendes PDTT pun menyerahkan secara simbolis bantuan kapal barang 32 GT kapal kepada Pemerintah Kabupaten Bima, pada Jumat (6/11/2020).
