Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Perdebatan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) beberapa waktu terakhir semakin menguat. Sejumlah aktivis, termasuk dari kalangan aktivis Muslim, mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari forum tersebut.
Argumen yang mereka ajukan sederhana: dalam mekanisme itu terdapat Amerika Serikat dan Israel.
Namun jika dilihat melalui kacamata strategi diplomasi internasional, tuntutan tersebut justru menyisakan pertanyaan penting. Apakah langkah itu benar-benar memperkuat posisi Palestina atau malah secara tidak langsung membuka ruang yang justru menguntungkan Israel?
Diplomasi Palestina dan Seruan Persatuan Dunia Islam
Untuk memahami konteks perdebatan ini, penting menelusuri kronologi dinamika diplomasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam forum Developing Eight Organization for Economic Cooperation, Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempat menyinggung persoalan mendasar yang selama ini membayangi dunia Islam: lemahnya konsolidasi politik dalam merespons krisis Palestina.
Pidato tersebut tidak hanya berbicara mengenai konflik di Gaza sebagai persoalan militer semata. Ia menyoroti aspek yang lebih mendasar rapuhnya solidaritas politik dunia Islam dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Publik juga masih mengingat momen yang sempat viral ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan berjalan di depan forum dan kursinya sempat menyenggol kursi tempat Prabowo berdiri menyampaikan pidato.
Peristiwa kecil itu memicu berbagai komentar publik di media sosial, yang secara simbolik menggambarkan kegamangan solidaritas politik di antara negara-negara Muslim sendiri.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza Strip bukan sekadar konflik militer. Ia merupakan cermin dari kegagalan politik kolektif dunia Islam untuk bergerak secara terpadu.
Panggung Global: Pesan yang Sama di PBB
Pesan tersebut kembali ditegaskan Prabowo ketika berbicara di Sidang Umum United Nations.
Dalam forum global tersebut, ia menyerukan penghentian kekerasan di Gaza dan menekankan pentingnya penyelesaian politik jangka panjang bagi konflik Israel–Palestina.
Prabowo juga mengingatkan sejarah Indonesia sendiri bangsa yang pernah mengalami penjajahan sebagai analogi moral untuk menggambarkan penderitaan yang dialami rakyat Palestina.
Narasi tersebut secara langsung menantang framing yang selama ini dibangun Israel bahwa operasi militernya di Gaza semata-mata merupakan tindakan pertahanan diri.
Pidato tersebut mendapat dukungan luas dari banyak negara, terutama dari dunia Islam dan negara-negara Global South yang selama ini melihat konflik Palestina sebagai isu kolonialisme modern.
Dari Diplomasi ke Gagasan Board of Peace
Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah negara Muslim mulai mendorong agar kekuatan besar yang memiliki pengaruh terhadap Israel turut memainkan peran lebih aktif dalam mencari solusi konflik.
Di sinilah perhatian internasional kemudian tertuju pada Amerika Serikat dan presidennya saat itu, Donald Trump.
Washington didorong untuk memimpin upaya penyelesaian konflik menuju solusi politik berbasis two-state solution gagasan lama yang terus dihidupkan kembali setiap kali konflik Israel–Palestina mencapai eskalasi serius.
Dari rangkaian konsultasi diplomatik tersebut muncul gagasan pembentukan Board of Peace (BoP).
Forum ini dirancang sebagai mekanisme internasional yang bertugas mengawasi gencatan senjata, mengelola rekonstruksi Gaza, serta membuka jalur menuju penyelesaian politik jangka panjang.
Konsep BoP sendiri berkembang dari dua puluh poin proposal perdamaian yang sebelumnya diajukan Trump dalam upaya menata kembali arsitektur perdamaian di kawasan.
Mengapa Kehadiran Indonesia Penting?
Di sinilah posisi Indonesia menjadi signifikan.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat dalam isu Palestina. Dalam teori hubungan internasional, negara seperti ini sering disebut sebagai norm entrepreneur aktor yang mendorong pembentukan norma baru dalam sistem global.
Kehadiran Indonesia di forum seperti BoP tidak sekadar simbolik. Ia menjadi representasi suara moral dunia Islam dalam proses perundingan yang melibatkan kekuatan besar.
Karena itu, jika Indonesia mundur dari forum tersebut, konsekuensinya tidak hanya bersifat administratif. Forum itu akan kehilangan salah satu suara penting yang selama ini konsisten menyuarakan keadilan bagi Palestina.
Dalam situasi seperti itu, ruang pengaruh negara-negara yang kritis terhadap kebijakan Israel berpotensi menyusut.
Dengan kata lain, keluarnya Indonesia dari BoP justru bisa sejalan baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Israel.
Politik Global dan “Operasi Pengaruh”
Ironisnya, sebagian aktivis Muslim justru mendorong langkah tersebut.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah tuntutan itu semata-mata perbedaan pandangan politik, atau justru bagian dari fenomena yang dalam studi geopolitik dikenal sebagai operasi pengaruh?
Sejarah politik internasional menunjukkan bahwa operasi semacam ini sering bekerja melalui pembentukan opini publik. Tujuannya bukan selalu memenangkan perang secara langsung, melainkan memecah konsensus politik lawan dari dalam.
Dalam banyak kasus, strategi tersebut memanfaatkan emosi publik, ketidaklengkapan informasi, atau perbedaan tafsir terhadap strategi diplomasi.
Beberapa pengamat bahkan kerap mengaitkan praktik ini dengan jaringan intelijen berbagai negara, termasuk yang sering disebut dalam literatur geopolitik modern sebagai bagian dari strategi pengaruh Israel.
Apakah hal itu benar terjadi dalam kasus ini tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam. Namun fenomena perdebatan ini setidaknya menunjukkan satu hal: betapa rapuhnya konsolidasi politik dalam isu Palestina.
Strategi atau Emosi Politik?
Diplomasi internasional pada akhirnya bukan sekadar soal siapa yang paling keras bersuara.
Ia lebih sering ditentukan oleh siapa yang tetap berada di meja perundingan ketika keputusan penting dibuat.
Dalam konteks konflik Gaza, keberadaan Indonesia di forum seperti BoP dapat dipahami sebagai strategi untuk memastikan bahwa suara dunia Islam tetap hadir dalam setiap tahapan penyelesaian konflik.
Sebaliknya, jika Indonesia memilih keluar, maka ruang diplomasi itu akan diisi oleh aktor lain yang belum tentu memiliki komitmen yang sama terhadap perjuangan Palestina.
Perdebatan ini pada akhirnya mencerminkan dilema klasik dalam politik internasional: antara idealisme moral dan kalkulasi strategis.
Solidaritas memang penting. Tetapi tanpa strategi jangka panjang, solidaritas mudah berubah menjadi retorika yang kehilangan daya pengaruh.
Dan dalam geopolitik global, ruang yang ditinggalkan oleh satu negara hampir selalu segera diisi oleh negara lain.***
