Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Lebaran kali ini mencuri perhatian publik bukan hanya karena tradisi Idulfitri. Tetapi karena momen Didit Hediprasetyo tampak bersilaturahmi dengan keluarga Megawati Sukarnoputri.
Putra Presiden Prabowo Subianto itu hadir dalam suasana hangat. Oleh sebagian publik dibaca lebih dari sekadar silaturahmi. Melainkan sebuah rekonsiliasi simbolik antargaris sejarah politik Indonesia.
Dalam sejarah dunia, rekonsiliasi semacam ini bukan hal asing. Di Eropa, pernikahan dinasti kerap menjadi alat menyatukan kerajaan yang berseteru.
Pernikahan Margaret Tudor dengan James IV dari Skotlandia pada akhirnya menyatukan mahkota Inggris–Skotlandia. Di Asia, pola serupa terjadi dalam berbagai dinasti besar yang mengubah konflik menjadi stabilitas melalui ikatan keluarga.
Di Nusantara, tradisi ini bahkan menjadi pola politik utama sejak era kerajaan. Salah satu contoh paling jelas adalah Kerajaan Mataram Kuno. Ketika dua dinasti besar yang berbeda orientasi—Sailendra dan Sanjaya—bersaing di Jawa Tengah.
Konflik itu mereda melalui pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodhawardhani. Pernikahan itu menyatukan legitimasi politik dan agama dalam satu dinasti baru.
Contoh lain muncul di Jawa Timur dalam transisi kekuasaan awal. Ialah Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singhasari.
Meski lebih bercorak perebutan kekuasaan, legitimasi Ken Arok atas Ken Dedes menunjukkan bagaimana pernikahan menjadi alat mengunci otoritas politik. Menggabungkan dua basis kekuasaan yang bertentangan dalam satu dinasti Rajasa.
Di Bali dan Jawa, hubungan dinasti juga menjadi jembatan politik penting. Pernikahan Udayana Warmadewa dengan Mahendradatta menghubungkan Kerajaan Bali Kuno dengan Jawa. Melahirkan Airlangga yang kelak mempersatukan kembali wilayah-wilayah pecahan politik di Jawa Timur.
Sementara pada masa Majapahit, jaringan pernikahan politik digunakan untuk mengikat wilayah Nusantara dalam sistem mandala kekuasaan.
Dalam konteks modern, publik membaca kedekatan generasi muda elite politik sebagai resonansi dari pola lama tersebut. Hubungan sosial Didit dengan keluarga Megawati menghadirkan memori kolektif tentang sejarah panjang pertarungan antarkeluarga politik Indonesia. Dari Soekarno hingga Orde Baru dan Reformasi.
Didit, dalam persepsi simbolik itu, dipandang bukan sekadar figur personal. Tetapi representasi generasi baru yang berpotensi menjembatani “dua arus besar sejarah politik Indonesia”.
Bukan melalui perang atau perebutan kuasa seperti masa lalu. Melainkan melalui relasi sosial yang lebih cair dan manusiawi.
Dalam masyarakat yang lelah oleh polarisasi elite, momen semacam ini dibaca sebagai harapan. Bahwa seperti para raja di masa lampau yang menyatukan kerajaan lewat ikatan darah, generasi kini mungkin mampu menghadirkan rekonsiliasi simbolik yang menenangkan ingatan sejarah bangsa. ***
