KOTA BEKASI – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, ikut menyoroti Kekisruhan usai pembahasan RAPBD di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi berubah jadi tontonan laga bebas dengan istilah toyor mentoyor.
Ia pun heran, alih-alih debat kusir dengan data, dua anggota dewan justru memilih jalur “tinju kusir”, hingga salah satunya berujung membuat laporan polisi dengan dugaan mendapatkan toyoran.
Yang bikin publik geleng kepala, keributan ini terjadi tidak lama setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi baru saja diganjar BK Award penghargaan yang diklaim prestisius. Kini penghargaan itu diparodikan sebagai “BK O’Ward”, bukannya menjaga kehormatan, justru gagal memediasi dua koleganya sendiri.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, tak bisa menahan sinisnya. Menurutnya, anggota dewan seharusnya memperjuangkan aspirasi dengan argumentasi, bukan dengan tinju.
“Kalau memang lebih senang pakai otot, lebih baik mundur saja, pindah profesi jadi preman jalanan,” ujarnya, pedas, Senin 29 September 2025.
Ia menambahkan, tindakan arogan apa pun judul apakah adu jotos, towel, sama sekali tidak pantas di ruang sidang yang seharusnya sakral.
“Apapun alasannya, memalukan. BK harus segera beri sanksi tegas kepada kedua pihak, bahkan layak dipecat, karena menolak undangan BK. Apa gunanya jadi anggota dewan kalau tidak mau diatur aturan?” tambah Fernando.
Publik Bekasi pun terbelah antara geram dan geli. Di media sosial, warganet menyindir, “DPRD Bekasi ini sidang RAPBD atau audisi UFC?” Ada juga yang menulis, “BK Award ternyata singkatan dari Badan Kalah Mediasi.”
Kini sorotan publik makin tajam: bila adu jotos sudah jadi “bahasa politik baru” di DPRD, jangan-jangan ke depan masyarakat harus menonton rapat paripurna sambil beli popcorn.
“Dewan itu wakil rakyat, seharusnya adu argumentasi, bukan adu fisik. Kalau lebih suka pakai otot, ya mundur saja, jadi preman jalanan lebih cocok,” tutuonya, setengah satir setengah getir.***
