KOTA BEKASI – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari RSUD Pondok Gede. Kali ini, Direktur RSUD Tipe D tersebut diduga bermain di dapur belakang proyek rumah sakit. Bukan soal pelayanan pasien, tapi soal belanja yang sehat di atas kertas, namun sakit di lapangan.
Awal Januari 2025, RSUD Pondok Gede menggelontorkan Rp 200 juta untuk “Belanja Makan Minum Pasien”. Tertulis di LPSE, rekanan penyedia adalah PT Barokah Makmur Sejahtera. Tapi ternyata perusahaan ini merasa kecolongan.
“Kami nggak pernah kerjasama sama RSUD Pondok Gede. Nama PT kami kok dipakai-pakai?” kata Frida, perwakilan PT Barokah sebagaimana dilansir oleh Wawai News di Media7.co.id, dan telah izin redaksi, pada Selasa 15 Juli 2025.
Kontrak ada. Dana cair. Tapi penyedia bingung. Lalu, siapa sebenarnya yang masak?
Lanjut ke bulan Mei 2025, RSUD Pondok Gede kembali membuat manuver segar, Pemeliharaan AC. Kontraknya juga Rp 200 juta, ditujukan ke CV Raka Kencana.
Hasil penelusuran lapangan, kantor CV tersebut bukan bengkel AC, bukan kantor teknik pendingin, melainkan Toko Servis Komputer di gang sempit Bekasi. Bisa jadi, kalau AC rusak, mereka instal ulang Windows dulu.
Lebih menarik lagi, sang pemilik CV, Bu Sri, disebut-sebut punya hubungan “spesial” dengan si bos RSUD, Spesial apa? Netizen bebas menafsirkan. Tapi yang jelas, hubungan kerja itu kayaknya bukan cuma soal kerja.
Dari informasi internal, ditemukan juga dugaan praktik mark-up Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Baik dalam belanja makan minum maupun pemeliharaan AC, harga dikatrol sedemikian rupa mungkin biar sesuai dengan selera dan kantong proyek.
Kalau makan minum pasien bisa dimark-up, entah apa kabar gizi pasiennya. Jangan-jangan menunya bubur anggaran, lauknya konflik kepentingan.
Masih diansir dari Media7.co.id dan telah mendapat izin pihak redaksi, bahwa pada 10 Juli 2025, JTP sang direktur telah dikonfirmasi terkait temuan tersebut, namhn justru diam seribu opini. Entah sedang menulis HPS baru, atau sedang sibuk menyervis AC pake komputer.***
Transparansi di RSUD Pondok Gede tampaknya butuh operasi besar. Kalau benar terjadi persekongkolan proyek, penyedia fiktif, dan mark-up berjamaah, maka rumah sakit ini sedang sakit secara sistemik, bukan klinis, tapi etik dan logik.
Sebelumnya sorotan media ini terkait data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diketahui bahwa pada tahun 2024, RSUD Pondok Gede menganggarkan Rp98 juta untuk belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan ruang rawat inap dengan pagu proyek sebesar Rp3,1 miliar.
Tender pertama dilakukan pada Mei 2024 dan gagal. Tender kedua kembali dibuka pada Juli 2024 dan meskipun sempat ada pemenang lelang, proyek kembali batal. Pada tahun 2025, RSUD kembali menganggarkan Rp25 juta untuk perencanaan proyek serupa dengan nilai proyek naik sekitar Rp200 jutaan yakni Rp3,3 miliar, namun lagi-lagi tender dinyatakan gagal.
Total anggaran konsultasi yang telah digunakan selama dua tahun mencapai lebih dari Rp123 juta, tanpa hasil realisasi fisik yang jelas. ***
