JAKARTA — Polemik kualitas air Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi kini bukan lagi sekadar keluhan warga tentang air keruh atau bau lumpur. Setelah laporan resmi PPAMI masuk dan mendapatkan disposisi dari Bidang Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Agung RI, indikasi penyimpangan anggaran yang selama ini “mengapung” mulai menemukan dasar hukumnya, Jumat (28/11).
Melalui temuan terbaru, PPAMI menilai bahwa kombinasi empat indikator mulai dari hasil audit hingga uji laboratorium bukanlah rangkaian kebetulan. Jika empat masalah besar muncul bersamaan tetapi anggaran justru membengkak, maka dugaan penyimpangan bukan lagi isu pinggiran, melainkan pusat persoalan.
“Kami menerima aduan warga hampir setiap minggu. Dan kini data membuktikan itu BPK menemukan 14 titik TMS, uji lab PAM Jaya juga menyatakan TMS, sementara biaya pengolahan air tahun 2023 justru naik drastis. Ini bukan sekadar salah teknis ini indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran air.”ungkap Ketua Umum PPAMI, Garisah Indarul Haq, melalui rilis resmi yang diterima Wawai News.
Menurutnya, disposisi laporan oleh PIDSUS bukanlah ritual birokrasi rutin, melainkan lampu kuning yang menandakan bahwa Kejaksaan Agung mulai menapaki jalur telaah awal terkait dugaan kebocoran di perusahaan plat merah di Kota Patriot tersebut.
“Disposisi PIDSUS adalah sinyal kuat bahwa laporan kami tidak dianggap angin lalu. Berkas kami diterima, diarahkan, dan diperintahkan untuk ditindaklanjuti oleh Dir Ops (Kasubdit). Kami akan kawal proses ini agar tidak ada yang tersandung di tengah jalan.”ujarnya menyampaikan pernyataan tegas yang mengiris logika pengelolaan air bersih di Bekasi.
Garisah menyoroti ironi klasik dalam tata kelola air Tirta Patriot: ketika angka belanja naik, kualitas justru turun. Persis seperti membeli air mineral premium tetapi isinya rasa got.
“Anggaran besar habis, tapi air yang keluar dari kran warga keruh, berbau, dan mengandung bakteri. Publik dirugikan dua kali uang negara diduga bocor, dan kesehatan masyarakat terancam.”lanjut dia.
PPAMI menilai kejanggalan tersebut sebagai fenomena yang tidak mungkin muncul tanpa manajemen anggaran yang bermasalah. Apalagi audit BPK dan uji laboratorium mengonfirmasi ketidaksesuaian standar mutu di banyak titik.
Tak ingin perkara ini hilang ditelan sunyi, PPAMI memastikan akan terus mengawasi perkembangan penyelidikan PIDSUS dan membuka kanal aduan baru bagi masyarakat.
Jika sebelumnya warga hanya bisa mengeluh sambil menampung air keruh dalam ember, kini keluhan tersebut memperoleh jalur hukum yang jelas.
“Kami membuka ruang kepada warga untuk melaporkan keluhan tambahan terkait kualitas air dan pelayanan Tirta Patriot. Setiap laporan akan menjadi bagian dari dorongan perbaikan sekaligus penegakan hukum.”ujar dia lagi.
Dengan temuan audit, uji laboratorium, laporan warga, dan disposisi PIDSUS yang menguat, persoalan Tirta Patriot kini tidak bisa lagi diringkas sebagai kendala teknis atau cuaca buruk. Ini persoalan tata kelola, integritas anggaran, dan hak publik atas layanan dasar yang layak.
Karena pada akhirnya, publik tidak meminta banyak cukup air yang tidak bau, tidak keruh, dan tidak diproduksi dengan biaya “kelas sultan” untuk kualitas “kelas got”.***
