TANGGAMUS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang katanya jadi oasis keadilan di meja makan siswa, malah berubah jadi ajang “siapa cepat dia dapat” hal itu terjadi di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Alih-alih bikin anak-anak sehat, program ini malah bikin publik sakit kepala, kuota ribuan siswa jadi rebutan, sementara ada dapur yang cuma kebagian “nasi kering kerupuk.”
Coba bayangkan, dari lima dapur, yang ada di Gisting, ada dapur yang dapat 4.000 siswa, 3.500, dan 2.000 siswa. Sedangkan Yayasan Nusantara Alam Abadi Lampung hanya 170 siswa plus bonus kasihan 140 siswa, totalnya menjadi 310 siswa saja.
Perbandingan itu bikin netizen auto komentar, “Itu dapur atau stadion?” Padahal, Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 3 Tahun 2025 sudah jelas mengatur pemerataan.
Sebagaimana dikutip Wawai News, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sampai bilang tegas, “Tidak boleh ada yang kelebihan, tidak boleh ada yang kekurangan.”
Sayangnya, di kecamatan Gisting, aturan ini nasibnya mirip brosur iklan, dibaca sekilas, lalu dilipat, disimpan di laci, dan dilupakan.
Korcam Gisting: Koordinator atau Kolektor Kuota?
Ketua Yayasan Nusantara Alam Abadi, Firlinda, geleng-geleng kepala. Menurutnya, Korcam Gisting, Rani Sandora, gagal memberi contoh.
“Harusnya jadi teladan. Tapi malah mempertahankan ribuan kuota untuk dirinya sendiri. Ada apa di balik ini semua?” tegas Firlinda, pada Rabu 10 September 2025.
Publik pun bertanya-tanya, apakah jabatan Korcam memang paket combo, satu sisi koordinator, sisi lain pengusaha dapur? Kalau iya, jangan-jangan ke depan perlu ditulis di KTP, “Pekerjaan Koordinator merangkap Kolektor Kuota.”
Yayasan Nusantara Alam Abadi Lampung yang diketahui dapur milik Firlinda, harus rela jadi korban. Relawan mereka kerja tanpa kepastian, seperti sinetron yang tak kunjung tamat.
“Ini bukan soal yayasan untung-rugi, tapi soal perut relawan yang sudah kerja,” kata Firlinda sebagaimana dikutip Wawai News.
Lucunya, satu-satunya dapur yang rela berbagi kuota hanyalah dapur Campang. Sedangkan dapur jumbo yang dikawal Korcam Rani Sandora justru menggenggam erat ribuan siswa, seolah takut kalau kuota keluar sedikit, anak-anak mereka jadi kurus.
BGN Sudah Kasih Resep, Tapi Praktiknya Masih Asal Masak
BGN sudah menulis resep detail, sinkronisasi data lintas sektor, validasi lewat sekolah dan posyandu, pakai peta geospasial biar jelas siapa, dan dapat berapa. Bahkan, wajib ada Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani camat, Danramil, dan Kapolsek.
Sayangnya, di kecamatan Gisting aturan ini lebih mirip buku resep yang cuma dipajang di dapur, sedangkan masakannya tetap asal cemplung.
Kini publik menunggu 29 September, apakah benar jadi babak baru pemerataan, atau hanya ganti judul sinetron tapi pemainnya tetap sama.
Yang jelas, ketimpangan kuota ini bukan sekadar pelanggaran regulasi. Ini penghianatan terhadap hak dasar anak bangsa untuk makan bergizi. Program yang harusnya jadi ladang pahala, malah jadi “buffet gratisan” tempat yang punya wewenang rebutan piring besar.
LPKNI Tanggamus soroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung dinilai sarat pelanggaran dan diskriminasi.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Tanggamus, Yuliar Baro, mengungkap adanya ketimpangan mencolok dalam distribusi penerima manfaat.
Atas hal tersebut, LPKNI mendesak pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional segera turun tangan dan menunggu tindakan Korcam MBG Gisting.
Hingga berita ini ditayangkan, Korwil SPPG dan Korcam MBG Gisting belum berhasil dikonfirmasi. ***
