BEKASI – Duh! Anggota Tim Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik (TP5) Rayendra Sukarmadji tertangkap kamera hadir dalam penyerahan rekomendasi DPD PAN untuk pencalonan Heri Koswara-Sholihin, sebagai Wali Kota dan Wakil Kota Bekasi, Rabu 24 Juli 2024.
Hal itu menjadi pukulan telak terhadap Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad yang terus menyerukan netralitas terhadap pegawai di lingkungan pemerintah baik ASN/TKK atau BUMD. Tapi, tim TP5 bentukannya sendiri, ikut terlihat di kantor DPD PAN Kota Bekasi.
Netralitas ASN/TKK/ dan BUMD yang selama ini dikampanyekan oleh Pj Walikota Bekasi, ternyata hanya isapan jempol dan tidak diikuti dengan baik oleh kalangan elit Pemerintah Kota Bekasi.
“Rayendra anggota TP5 yang disisipkan memberikan nasehat kepada PJ Walikota, malah ikut berpolitik praktis pada pemilukada ini, tidak elok dia di gaji APBD Kota Bekasi,” ujar Mulyadi Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim).
Dia mempertanaykan apakah kehadiran Rayendra dalam acara tersebut perintah PJ Wali Kota Bekasi, meski di beberapa media PJ Walikota mengaku belum mengetahuinya.
“Pj Wali Kota harus tegas terkait persoalan anggota TP5 yang bermain politik praktis, karena khawatir penasehat PJ Wali Kota Bekasi itu, Rayendra malah merusak netralitas yang dibangun oleh Gani Muhamad sendiri,”tegas dia.
Menurutnya, Rayendra memiliki akses keberbagai perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi, karena dia mantan. PJ Wali Kota Bekasi harus mengambil sikap terkait perilaku anggota TP5 yang telah menciderai semangat PJ Wali Kota Bekasi dan jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Hari ini kita lihat, PJ selalu menyatakan aparatur harus netral, terbaru di PDAM, lah ini pembisik PJ Wali Kota yang di gaji jutaan oleh APBD malah berpolitik, kami sangat mendukung sikap dan kampanye PJ Wali Kota Bekasi untuk mendorong aparaturnya netral dalam Pilkada Kota Bekasi,” tegas Mulyadi.***
