Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 29 Januari 2026
WawaiNEWS.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipromosikan sebagai kebijakan gizi dan penyelamatan generasi. Narasi ini terdengar mulia, mudah diterima publik, dan aman secara politik. Namun, justru karena terlalu mulia, ia menutupi pertanyaan yang jauh lebih menentukan: siapa yang sebenarnya makan dari program ini?
Sebab dalam negara modern, tidak ada kebijakan makan gratis yang benar-benar gratis. Selalu ada yang memasak, ada yang memasok, ada yang menagih, dan ada yang mengakumulasi laba. Di titik inilah MBG berhenti menjadi isu gizi, dan berubah menjadi kebijakan ekonomi politik tentang arah perputaran uang negara dan distribusi kekuasaan pasar.
Dengan skala anggaran yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun saat berjalan penuh, MBG bukan sekadar program sosial. Ia adalah salah satu mesin belanja publik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam ekonomi politik, pertanyaan utama atas belanja sebesar ini bukan sekadar “apakah anak-anak kenyang?”, tetapi ke mana uang itu mengalir dan siapa yang menguasai alirannya.
Pengalaman Indonesia dalam belanja pangan skala besar seharusnya membuat kita waspada. Polanya nyaris klise: pengadaan terpusat, vendor besar, standar seragam, dan bahan baku impor. Dalihnya selalu sama efisiensi, stabilitas, dan kemudahan pengawasan. Padahal, di balik dalih teknokratis itu, tersembunyi satu fakta: uang negara cepat keluar dari ekonomi rakyat dan lama tinggal di tangan segelintir aktor besar.
Data perdagangan menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor komoditas pangan strategis gandum, susu, daging olahan, hingga bahan baku industri pangan. Dalam skema pengadaan masif seperti MBG, impor kerap dianggap solusi “aman”. Akibatnya, berbagai kajian memperkirakan 30–50 persen nilai belanja pangan terpusat berpotensi bocor ke luar negeri, baik lewat impor langsung, logistik global, maupun repatriasi laba.
Hasilnya bisa ditebak: multiplier effect belanja negara menjadi dangkal. Berkisar di angka 1,2–1,4. Artinya, triliunan rupiah APBN hanya menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi yang nyaris seadanya. Negara belanja besar, rakyat kebagian remah, sementara keuntungan utama mengalir ke korporasi dan rantai pasok global.
MBG sesungguhnya menyimpan peluang untuk membalik pola ini tetapi hanya jika satu syarat mendasar dipenuhi: produksi lokal sebagai fondasi, bukan sekadar jargon.
Jika belanja MBG diarahkan ke dapur produksi daerah dengan bahan baku lokal, uang negara tidak berhenti di satu rekening besar. Ia berputar dari petani ke peternak, dari nelayan ke UMKM pangan, dari dapur ke jasa angkut, dari desa ke pasar lokal. Simulasi ekonomi regional menunjukkan belanja publik berbasis lokal mampu menciptakan multiplier 2 hingga 3 kali lipat.
Dengan asumsi paling konservatif multiplier 2 maka Rp100 triliun belanja MBG berpotensi menciptakan Rp200 triliun aktivitas ekonomi daerah. Bukan di laporan keuangan pusat, tetapi di sawah, kandang, kolam ikan, dan dapur-dapur rakyat.
Di tingkat mikro, dampaknya lebih konkret. Jutaan porsi makanan per hari berarti permintaan rutin dan terprediksi atas beras, telur, ikan, sayur, dan protein lokal. Kepastian permintaan ini adalah mimpi lama produsen kecil sesuatu yang tidak pernah diberikan pasar bebas. Di sinilah MBG berbeda dari bansos: ia bukan amal, melainkan penciptaan pasar permanen oleh negara.
Namun pasar permanen tidak bisa berjalan tanpa kelembagaan. Produsen kecil tidak otomatis siap memenuhi kebutuhan besar dan rutin. Tanpa organisasi, mereka akan kembali kalah oleh tengkulak dan vendor besar. Di sinilah Koperasi Merah Putih menjadi aktor kunci atau sekadar ornamen, tergantung keberanian politik negara.
Sebagai koordinator produksi, koperasi berfungsi mengonsolidasikan volume, menjaga kualitas, dan memastikan kontinuitas pasokan. Dalam ekonomi kelembagaan, koperasi memungkinkan negara berinteraksi dengan ekonomi rakyat melalui institusi yang tertanam secara sosial bukan melalui pasar bebas yang timpang dan rakus.
Secara politik, ini bukan soal teknis distribusi. Ini adalah redistribusi kekuasaan pasar: dari segelintir pemain besar menuju basis ekonomi rakyat. Dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi partisipatif.
Namun sejarah kebijakan publik mengajarkan satu hal: potensi tidak pernah otomatis menjadi kenyataan. Tanpa pengawasan, MBG sangat mudah tergelincir ke pola lama sentralisasi terselubung, subkontrak berlapis, dan ketergantungan impor yang “terpaksa”.
Dalam skenario terburuk, MBG hanya akan menjadi program mahal dengan dampak ekonomi dangkal. Anak-anak kenyang, tetapi ekonomi daerah tetap lapar. Negara belanja besar, tetapi struktur pasar tetap timpang. Publik puas secara simbolik, elite puas secara ekonomi.
Karena itu, MBG dengan dukungan Koperasi Merah Putih sejatinya adalah ujian arah pembangunan nasional. Apakah negara sekadar membelanjakan anggaran, atau menggunakan belanja publik sebagai alat untuk membentuk struktur ekonomi yang adil, berdaulat, dan berjangka panjang.
MBG kelak tidak akan dinilai dari jumlah porsi yang dibagikan. Melainkan dari berapa besar uang negara yang benar-benar berputar di daerah, dan berapa kecil yang bocor ke luar negeri. Di titik itulah MBG layak dipahami sebagai kebijakan ekonomi politik bukan sekadar program makan gratis.***
