LAMPUNG TIMUR – Konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang selama ini identik dengan pagar roboh, ladang rusak, dan warga waswas, kini naik kelas: menjadi isu perhatian Presiden RI Prabowo Subianto bahkan dibawa ke forum internasional. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, ini bukan sekadar kabar baik, melainkan sinyal bahwa masalah lama tak lagi ditangani dengan pendekatan tambal-sulam.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas keseriusan Presiden dalam menangani konflik satwa liar di Way Kambas. Menurutnya, perhatian tersebut melampaui urusan lokal dan masuk ke panggung global.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sangat serius dari Bapak Presiden. Ini luar biasa, sampai dibawa ke pertemuan internasional,” ujar Ela saat ditemui di kawasan TNWK, Sabtu (24/1/2026).
Ela menilai, perhatian Presiden tidak berhenti pada soal gajah masuk kebun atau warga berjaga semalaman. Lebih dari itu, Presiden menaruh fokus pada keberlanjutan ekosistem dan masa depan kawasan konservasi agar tetap lestari tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam, masyarakatnya makmur dan alamnya tetap lestari. Sehingga tidak ada lagi konflik negatif antara manusia dan gajah,” jelasnya.
Kalimat ini terdengar ideal, tapi justru itulah tantangan Way Kambas selama puluhan tahun: manusia ingin aman, gajah ingin ruang hidup, alam tak bisa diajak kompromi setengah-setengah.
Salah satu solusi yang mencuat dalam pembahasan adalah rencana pembangunan tanggul atau pembatas permanen di sekitar kawasan TNWK. Bagi Pemkab Lampung Timur, ini bukan solusi instan, tapi langkah strategis yang selama ini ditunggu.
“Solusi pembuatan tanggul atau batas permanen ini kami sangat mengapresiasi. Mungkin ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyudahi konflik manusia dengan gajah di Way Kambas,” kata Ela.
Namun, ia juga realistis. Proyek sebesar ini tak bisa ditangani sendiri oleh daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah pusat.
“Kami tentu menunggu realisasi pembangunan tanggul permanen ini. Saat ini masih tahap survei,” ujarnya.
Soal anggaran, Ela tak berputar-putar. Dengan panjang wilayah dan luas kawasan yang masif, APBD Lampung Timur jelas tak sanggup menanggung beban pembangunan pembatas permanen.
“Kalau dari APBD sepertinya tidak memungkinkan. Anggarannya sangat besar dan wilayahnya panjang serta luas. Ini memang sudah menjadi perhatian Presiden, nanti kita lihat alokasinya dari mana,” ungkapnya sebuah sindiran halus bahwa konflik raksasa tak bisa diselesaikan dengan anggaran mini.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut Presiden Prabowo menjadikan konflik manusia dan gajah di Way Kambas sebagai isu prioritas nasional. Bahkan, topik ini dibahas dalam kerja sama strategis Presiden dengan Raja Charles III di Inggris.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian Presiden bukan sekadar wacana,” ujar Gubernur Mirza.
Way Kambas dipilih bukan karena mudah, tetapi justru karena kompleks. Dengan luas sekitar 125.000 hektare dan berbatasan langsung dengan wilayah permukiman hampir 800.000 jiwa, konflik di kawasan ini adalah potret nyata benturan antara konservasi dan kebutuhan hidup manusia.
Untuk mitigasi jangka panjang, Pemprov Lampung menyiapkan pembangunan pembatas permanen sepanjang 60–70 kilometer antara kawasan TNWK dan desa-desa penyangga.
Kini, publik menunggu satu hal: apakah perhatian internasional ini benar-benar berujung pada solusi permanen, atau kembali menjadi cerita lama gajah tetap datang, warga tetap berjaga, dan alam terus menanggung akibatnya.
