WAWAINEWS.ID- Forum Komunikaksi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) menyoroti terkait pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi.
FKMPB menduga ada kongkalikong dalam pengelolaan parkir di RSUD Kabupaten Bekasi. Pasalnya bongkar pasang panitia pembentukan lelang parkir melalui surat keputusan (SK) Bupati telah beberapa kali ganti, tapi belum ada kejelasan.
Jelas kontrak kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga telah selesai sejak 2019 lalu. Tapi hingga saat ini tak kunjung di lakukan pergantian kerja sama, bahkan ada SK panitia yang ditandatangani Bupati, sampai berganti bebrapa kali, tapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan, ini gila,”ungkap Eko kepada Wawai News, Rabu (7/6/2023).
Baca Juga: Berlanjut, FKMPB Resmi Laporkan Terkait Aset Pemkab Bekasi ke Kejagung RI
Dikatakan Eko, atas dugaan cewe-cewe itu diakuinya setelah FKMPB beberapa kali mencoba melakukan komunikasi atau diplomasi terkait adanya dugaan tindak melawan hukum, baik itu dugaan korupsinya pada proses pembentukan panitia lelang parkir yang dianggap janggal dan penuh permainan.
Menurut dia, kejanggalan terjadi pada pergantian panitia lelang hingga tiga kali, tapi sampai sekarang sudah 4 tahun, tidak ada pelaksanaan lelang parkir. Hal itu memunculkan dugaan cawe-cawe alias indikasi pengaturan yang berpotensi merugikan pendapatan daerah.
Baca Juga: BPKD Bekasi Dianggap ‘Omdo’, FKMPB: Janji Penyelesaian Aset Tak Jelas
“Dari data dan semua fakta yang ada dapat lah diduga ada sesuatu yang tak wajar dan harus di bongkar ke akar-akarnya,” nya ujar Eko Setiawan segera melaporkan dugaan cawe-cawe dalam pengelolaan parkir RSUD Bekasi itu.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Pelantikan pejabat baru RSUD Kabupaten Bekasi yang akan berganti nama itu, tidak membuat managemen RSUD makin membaik, tapi sebaliknya. Dia pun mempertanyakan Pj bupati Dani Ramdan terkesan mendiamkan.
Baca Juga: Didampingi FKMPB, Wakil Ketua DPRD Bekasi Sidak ke Desa Sumberjaya
“Kami akan melaporkan terkait pelayanan dan penggunaan anggaran yang jelas adalah uang rakyat diduga dihamburkan. FKMPB meminta Pj Bupati dan Komisi IV DPRD Bekasi agar melakukan evaluasi segera mungkin,”tegasnya.
Terakhir paparnya FKMPB akan melaporkan dugaan penyelewengan ada RSUD Bekasi ke Kejaksaan Agung agar segera membongkar potensi kerugian daerah yang terindikasi jadi permainan.***
