BEKASI – Buntut pergantian Pj Kepala Desa (Kades) Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, makin jelas ada cawe-cawe Camat dan DPMD setempat.
“Makin jelas dan nyata keterlibatan Camat Tambun Selatan dan DPMD Bekasi, terlibat dalam mlindungi kasus korupsi yang terjadi di “singgasana” Desa Sumberjaya Tambun Selatan ini,”ungkap Eko Setiawan Ketua FKMPB Minggu 20 Oktober 2024.
Hal itu jelasnya, menyusul pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) para Ketua RT/RW di Desa Sumberjaya, yang dilaksanakn pada Sabtu 19 Oktober 2024. Padahal Bimtek itu, papar Eko, seharusnya digelar pada awal tahun 2024.
Menurut dia, ada kebocoran-kebocoran dana desa yang mulai dibobgkar oleh Pj Kades Sofyan Hakim saat menjabat. Sekarang mulai terlihat, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika kebocoran tersebut kedepan bisa jadi temuan.
“Kami mendukung aparat penegak hukum untuk masuk dan mengungkap kebocoran anggaran dana desa di Sumberjaya ini, kami siap memberikan data. Salah satu seperti giat Bimtek seharusnya Januari tapi dilaksanakan Oktober 2024,”tukasnya padahal dana desa sudah cair sejak Januari 2024.
Lebih lanjut disampaikan Eko, bahwa Pj. Kades Sumberjaya sebelum diganti, memberitahukan secara lisan kepada Camat Tambun Selatan dalam pertemuan di salah satu rumah makan terkait adanya kebocoran anggaran di Desa Sumberjaya.
Eko mengaku ikut saat Pj Kades dijabat Sopyan saat menyampaikan data tersebut kepada Camat Tambun Selatan di sebuah rumah makan. Tapi, bukan mendapatkan apresiasi, Pj Kades Sopyan Hakim malah digeser dari jabatannya tanpa mengikuti aturan berlaku.
“Artinya dengan data yang diberikan ke camat, di duga disitulah camat bermain untuk sengaja mnutupi data kebocoran anggaran desa Sumberjaya, adanya pelaporan seharusnya di jadikan bahan untuk perbaikan dan pembinaan, tapi data itu jadi petaka bagi Pj Kades,”tegas Eko.
Eko menduga Camat Tambun Selatan, mengatur komunikasi bersama DPMD dan perangkat serta BPD desa Sumberjaya, untuk menutupi dan melindungi tekait kebocoran Dana Desa oleh oknum lain.
“Ini pesekongkolan jahat, hingga diduga kuat melibatkan Biro Hukum dan Pj. Bupati Bekasi, dugaan kami di perkuat setiap adanya acara Desa Sumberjaya pasti mendapat support dari camat dan DPMD, seolah apa yang dilaksanakan selalu sesuai regulasi,untuk apa dilakukan hal itu,”tanya Eko.
Menurutnya, hal itu kian memperjelas untuk menutupi semua hal, dari mulai regulasi yg tak jelas sampai kepada proses penghilangkan data seolah kesalahan semua di kambing hitamkan sebagai kesalahan Pj Kades Sofyan Hakim.
“Kami memiliki data kebocoran anggaran DD Sumberjaya, kami siap ungkap sebuah kebenaran, bukan mendukung Sofyan. Tetapi FKMPB ingin bekasi lebih baik dan memperbaiki hal seperti kesalahan administrasi dan regulasi bisa di perbaiki dan hilangkan sistem tangan besi, seolah semua kputusan ditangan pejabat kotor,”kata Eko Setiawan.
Eko mengingatkan kembali bahwa Kabupaten Bekasi, kecamatan dan desa memiliki regulasi yang mengatur, bukan seperti warung kopi. Sehingga segala sesuatu harus mengikuti aturan pemerintah bukan aturan dan kepentingan kelompok golongan.
“Gaji kalian dari rakyat sampai baju yang digunakan pun dari uang rakyat. Jadi jangan gegabah dan sewenang-wenang dengan jabatan kalian dan menjual nama rakyat untuk kepentingan kelompok atau golongan,”tegas Eko.***
