KOTA BEKASI — Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal dugaan jual beli jabatan di sejumlah daerah termasuk disebut-sebut di Bekasi langsung menggelinding jadi bola panas. Tapi alih-alih marah, warga Bekasi memilih menanggapi dengan kepala dingin.
Salah satunya datang dari Bang Roy, tokoh masyarakat yang juga penggerak Forum Masyarakat Cinta Kota Bekasi (FMCKB). Menurutnya, pernyataan sang menteri sebaiknya tidak dilihat sebagai tudingan, melainkan masukan positif agar tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan dan berintegritas.
“Kita jangan buru-buru tersinggung. Anggap saja ini vitamin kritik untuk memperkuat sistem. Pemerintahan daerah perlu terus dijaga dari praktik yang tidak sehat,” ujar Bang Roy, Selasa (21/10/2025).
Rotasi Eselon II: Wajar, Bukan Gejala
Menanggapi rotasi pejabat eselon II yang baru dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, Bang Roy menilai prosesnya berjalan sesuai mekanisme. Ia menegaskan, tidak ada bukti hukum atau temuan resmi yang menunjukkan adanya praktik jual beli jabatan di tubuh Pemkot Bekasi.
“Rotasi itu wajar, masa dari awal sampai pensiun di tempat yang sama? Di TNI dan Polri saja mutasi adalah bagian dari penyegaran,” katanya lugas.
Bang Roy menambahkan, sepanjang proses mutasi dilakukan berdasarkan kompetensi, aturan hukum, dan kebutuhan organisasi, langkah tersebut justru memperlihatkan komitmen pemerintah kota untuk membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
“Kita lihat kok, Pemkot Bekasi sedang menuju arah reformasi birokrasi yang sehat. Rotasi ini bagian dari penyegaran, bukan kecurigaan,” imbuhnya.
Kritik Boleh, Asal Jangan Bikin Panas
Forum Masyarakat Cinta Bekasi juga mengajak warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti. Menurut Bang Roy, ruang publik tetap harus kritis, tapi dengan cara yang membangun dan beradab.
“Kritik boleh, tapi jangan asal nyinyir. Jangan biarkan opini liar memecah persatuan. Yuk, kita dukung Wali Kota Tri Adhianto membangun pemerintahan yang jujur, terbuka, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Forum ini bahkan menegaskan, masyarakat sipil dan akademisi akan terus berperan sebagai pengawas sosial yang objektif dan konstruktif, demi mewujudkan Bekasi yang lebih maju, bersih, dan berintegritas.
Mas Tri: “Kalau Ada yang Jual Jabatan, Tunjuk Aja Orangnya!”
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menanggapi isu tersebut dengan gaya khasnya yang santai namun tegas. Saat ditanya wartawan di Stadion Patriot Chandrabhaga, Selasa (21/10/25), Mas Tri justru balik bertanya.
“Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan? Sekarang lu merasakan nggak? Dengar nggak?” katanya sambil tersenyum lebar.
Tri menegaskan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dilakukan secara transparan dan terbuka.
Sistem open bidding diterapkan untuk posisi eselon II dan direksi BUMD, bahkan melibatkan asesmen dari Mabes Polri agar hasilnya objektif dan akuntabel.
“Jadi rasanya jauh dari itu, deh. Kita betul-betul coba menjaga integritas sistem ini,” ujarnya.
Janji Dua Kali Lipat untuk Korban Pungli
Tak berhenti di situ, Mas Tri juga kembali mengingatkan jajarannya soal komitmen antisuap dan antipungli.
Ia bahkan menegaskan kembali kebijakannya yang sempat viral: pemerintah siap mengganti dua kali lipat bagi korban pungli, sekaligus menyeret pelaku ke proses hukum.
“Jangan main-main deh. Kalau ada yang berani pungli, lapor! Kita ganti rugi dua kali lipat, dan oknumnya kita proses,” tegasnya.
Meski isu jual beli jabatan sempat jadi buah bibir, warga Bekasi tampak semakin matang dalam menanggapi. Kritik tetap disuarakan, tapi dengan akal sehat dan rasa cinta kota.
Forum Masyarakat Cinta Bekasi menutup pernyataannya dengan nada optimistis: Bekasi boleh panas, tapi warganya tetap dingin dan rasional.
“Yang penting bukan cuma siapa yang bicara, tapi bagaimana kita menanggapi. Biar isu lewat, tapi integritas jangan ikut tergerus,” pungkas Bang Roy.***
