Hal lainnya adalah kaitan aset terkait penyerahan Fasos Fasum dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang yang sampai saat ini masih minim, baru sekitar 47 pengembang yang melalukan serah terima.
Itu juga agar segera ditertibkan dan/atau jika perlu diambil paksa oleh Pemerintah agar menjdi asset milik Pemkab.
Terakhir adalah kaitan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat di Daerah, kabarnya rancangan Perbup dimaksud di tolak oleh Propinsi.
Agar Pj Kepala Daerah mengklarifikasikan dengan Pihak Dinas Kesehatan dan Kabag Hukum Kabupaten Bekasi, kemudian atau berkomunikasi dengan Bagian Hukum Propinsi Jawa Barat kaitan apa masalah ditolaknya Rancangan Perbup tersebut.
Mengingat pentingnya Peraturan Bupati tersebut bagi jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupten Bekasi.
Ketua Umum FKMPB Eko Setiawan mengapresiasi interupsi dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya apa yang disampaikan itu terutama terkait aset dan pembangunan pasar menjadi aspirasi masyarakat.
“Harusnya Pj Bupati Kabupaten Bekasi bisa bersinergi dengan DPRD Kabupaten Bekasi dalam mengurai benang kusut yang terjadi saat ini. Banyak PR dari kepala daerah sebelumnya menjadi persoalan dan membutuhkan pemimpin berani untuk menyelesaikan,”tegas Eko.***
