KOTA BEKASI – Memasuki awal Juni 2025, realisasi pembangunan Kota Bekasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih stagnan.
Kondisi ini memicu keprihatinan tajam dari Alimudin Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi dengan menyebut jadi alarm bahaya.
Ia menduga banyak OPD belum siap mengeksekusi program, meski waktu terus menipis.
“Kalau batas pelaksanaan proyek sampai September, dan sekarang sudah awal Juni tapi belum ada satu pun kegiatan yang terlihat, ini jelas alarm bahaya,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKS, Alimudin, menilai lambannya pelaksanaan program pembangunan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
“Bayangkan, kita sudah masuk masa reses lagi, tapi pembangunan tahun anggaran 2025 sama sekali belum tampak. Masyarakat pasti bertanya-tanya, ke mana janji-janji itu?” ujar Alimudin, Senin (2/6/2025).
Ia menyebut, kondisi ini menjadi beban moral tersendiri bagi para legislator, terutama saat harus kembali ke daerah pemilihan tanpa membawa hasil nyata dari program-program yang sebelumnya telah disetujui.
Menurutnya, tak mudah menjawab pertanyaan warga saat dirinya turun ke dapil. Apalagi, janji-janji pembangunan yang dulu disosialisasikan dengan penuh harapan kini belum membuahkan apa-apa.
Alimudin menduga, sumber utama hambatan berada pada belum siapnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program. Padahal, batas waktu pelaksanaan proyek tinggal hitungan bulan.
“Kalau deadline-nya September, dan sekarang sudah awal Juni, tapi belum ada satu pun kegiatan berjalan, jelas ini sudah masuk kategori alarm bahaya. Kita akan selidiki apa yang sebenarnya terjadi di tubuh OPD,” tegasnya.
Politisi PKS itu pun mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh OPD untuk segera mempercepat langkah agar program pembangunan tidak tinggal wacana.
“Begitu kami bisa bertemu OPD, akan langsung kami desak. Realisasi ini bukan sekadar janji politik—ini amanah yang harus ditunaikan untuk masyarakat,” pungkasnya.***
