WAWAINEWS.ID – Persoalan gaji bagi perangkat desa belum di bayar oleh daerah di Lampung ternyata juga terjadi di wilayah Pesisir Barat. Kasus di wilayah Krui itu mirip dengan Lampung Timur.
Nasib para perangkat desa di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Timur sama-sama belum di bayar oleh daerah. Keduanya pun sama mengadu ke DPRD terkait nasibnya agar mendapat solusi.
Kasusnya pun persis sama -sama belum dibayar 6 bulan. Di Lampung Timur gaji perangkat desa semester IV 2022 dan semester pertama 2023. Sedangkan di Lampung Barat sudah 6 bulan ini aparatur belum mendapatkan hak nya.
BACA JUGA: Miris, Aparatur Desa Lampung Timur Curhat di Medsos Gaji Belum Dibayar
Para perangkat desa di wilayah Pesisir Barat mengadukan nasibnya tentang gaji yang belum dibayarkan Pemkab Pesisir Barat, Kamis, 6 April 2023. Anggota dewannya pun sama seolah akan memperjuangkan hak aparatur desa. Dengan style yakin.
Apdesi Pesisir Barat, Mustafiri, mengatakan anggotanya mengadukan nasib ke DPRD untuk meminta solusi terkait gaji perangkat desa yang tertunggak sejak Oktober 2022.
BACA JUGA : Belum Selesai, Aparatur Desa di Lamtim Kembali Turun ke Jalan Tuntut Hak Belum Dibayar
“Hingga saat ini seluruh Peratin (kades) dan perangkat desa di Pesisir Barat belum gajian selama enam bulan,” kata Mustafiri.
Menurutnya, mereka telah berulangkali berkoordinasi dengan Pemkab mempertanyakan perihal gaji tersebut. Namun, belum juga ada kepastian bakal dikeluarkan. Padahal, sebelumnya Sekretaris Kabupaten Pesisir Barat pernah menyebut gaji akan dibayarkan pada Maret 2023.
Wakil I DPRD Pesisir Barat, Rifzon Efendi, mengatakan pihaknya tidak memunculkan pembahasan gaji aparatur desa saat paripurna. Sebab, hal tersebut kewajiban yang harus dianggarkan dan diatur dalam undang-undang.
Baca Juga : Tunda hak aparatur desa, Bupati Lampung Timur dianggap tak berprikemanusiaan
“Kalau katanya tidak dianggarkan itu bohong karena gaji kepala desa dan perangkatnya itu hak dan wajib dianggarkan,” jelasnya dilansir dari Lampung Pos.
Pihaknya berjanji akan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanggil Dinas PMP, BPKAD termasuk Sekkab Pesisir Barat.
BACA JUGA: Giliran Pejabat Teras Lamtim Dipanggil Kemendagri, Terkait Gaji Aparatur Desa
“Kami akan minta penjelasan dari Pemkab alasan gaji aparat desa itu tidak dibayar,” ujarnya.
Semangat pak Dewan di Pesisir, semoga tidak seperti yang terjadi di Lampung Timur sampai berlarut-larut.***
