KOTA BEKASI — Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur kembali menjadi tiga masalah utama yang dikeluhkan warga saat kegiatan Reses ke-III DPRD Kota Bekasi tahun 2025. Hal itu terungkap dalam kegiatan penjaringan aspirasi yang digelar Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, di wilayah Jakasampurna, Bekasi Barat, Selasa (11/11/2025).
Gilang menyebut, dari berbagai dialog dengan warga, persoalan pendidikan menempati urutan teratas. Banyak masyarakat di wilayah Bekasi Barat yang kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena keterbatasan kapasitas dan jarak yang jauh.
“Pemerintah harus serius mendorong pembangunan sekolah baru atau memberikan bantuan beasiswa bagi warga kurang mampu yang terpaksa bersekolah di swasta,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan menjadi kunci agar tidak ada anak di Kota Bekasi yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau lokasi tempat tinggal.
Masalah lain yang juga mencuat adalah minimnya fasilitas kesehatan di kawasan Jakasampurna. Gilang menyebut, hingga kini wilayah tersebut belum memiliki Puskesmas yang memadai, sehingga warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan dasar.
“Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas adalah kebutuhan dasar. Ini akan saya perjuangkan agar tahun depan Jakasampurna bisa memiliki Puskesmas baru,” ujarnya dengan tegas.
Selain kesehatan, warga juga mengeluhkan keterbatasan lahan pemakaman umum (TPU) di Bekasi Barat. Tak sedikit warga yang terpaksa memakamkan keluarganya di wilayah Jakarta Timur akibat tingginya biaya pemakaman di Bekasi, yang bisa mencapai Rp15 juta per jenazah.
“Ini bukan hanya soal lahan, tapi soal kemanusiaan. Pemerintah harus memastikan setiap warga punya hak atas tempat peristirahatan terakhir yang layak,” kata Gilang.
Ia berjanji akan mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk mengalokasikan anggaran pembelian tanah bagi kebutuhan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan TPU.
Sebagai anggota Komisi II, Gilang juga menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah dinas teknis yang masih berada di angka sekitar 40 persen menjelang akhir tahun.
“Komisi II setiap minggu melakukan rapat dengan dinas teknis. Tujuannya jelas: mempercepat realisasi program agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan anggaran itu menyentuh kebutuhan publik yang nyata.
Menutup kegiatan resesnya, Gilang mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kritik membangun terhadap program pembangunan, terutama yang menjadi tanggung jawab Komisi II seperti infrastruktur, tata ruang, transportasi, dan penerangan jalan umum.
“Kami butuh masyarakat yang komunikatif. Kritik dan masukan dari warga adalah bahan penting bagi kami untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja OPD,” pungkasnya.
Reses ke-III Tahun 2025 menjadi momentum bagi seluruh anggota DPRD Kota Bekasi untuk kembali turun ke masyarakat, menyerap aspirasi langsung, dan memperkuat silaturahmi dengan warga.
Setiap keluhan dan masukan akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang kemudian diparipurnakan, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tahun mendatang.
Dengan pendekatan dialogis dan kolaboratif, DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang lebih manusiawi, merata, dan berpihak pada kebutuhan dasar warga.***
