Scroll untuk baca artikel
Hukum & Kriminal

Gubernur Aceh Non Aktif, Divonis 7 Tahun

×

Gubernur Aceh Non Aktif, Divonis 7 Tahun

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf (d. Ant)

wawainews.ID, Jakarta – Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi. Demikian diputuskan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam persidangan Senin (8/4/2019).

“Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap dan gratifikasi,” kata hakim Syafruddin Zuhri saat membacakan putusan vonis untuk Irwandi pada Senin (8/4/2019) malam.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Atas perbuatannya, Irwandi selain dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Irwandi pun dihukum membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Begitupun hak politiknya oleh hakim dicabut untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun pasca selesai menjalani pidana pokok.

Vonis untuk Irwandi tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Irwandi semula dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Irwandi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp1,05 miliar secara bertahap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Irwandi juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi selama menjabat Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp8,71 miliar. Selain itu, dia terbukti menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp32,45 miliar.

Di kasus penerimaan gratifikasi, Irwandi dinyatakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dalam perkara suap, dia disebut terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang memberatkan hukuman ialah karena Irwandi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Irwandi pun dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan adalah Irwandi dinilai berjasa dalam perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hakim juga menilai Irwandi bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. (Red/tirto)